Rilpolitik.com, Jakarta – Menko Polhukam RI Mahfud MD meminta agar polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tak perlu diperpanjang lagi.
Menurut Mahfud, yang paling panting saat ini adalah melanjutkan pokok permasalahannya, yakni dugaan korupsi kasus pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
“Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi,” kata Mahfud melalui akun Instagramnya, @mohmahfudmd pada Sabtu (29/7/2023).
Sebab, kata Mahfud, KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural, sedangkan di lain pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasarkan kompetensi peradilan militer.
“Yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui Pengadilan Militer,” tegas Mahfud.
Mahfud berharap perdebatan masalah prosedur di ruang publik tidak sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke Pengadilan Militer.
Ia meyakini Pengadilan Militer akan memberikan sanksi yang tegas kepada Henri Alfiandi.
“Meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan tetapi biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas,” pungkasnya. (Abn)
