<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPU Sumenep Arsip - Rilpolitik</title>
	<atom:link href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/</link>
	<description>Barometer Politik Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 14:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Untitled-1-1-80x80.png</url>
	<title>KPU Sumenep Arsip - Rilpolitik</title>
	<link>https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Usai PTUN, Komisioner KPU Sumenep Akan Diseret ke DKPP</title>
		<link>https://rilpolitik.com/usai-ptun-komisioner-kpu-sumenep-akan-diseret-ke-dkpp/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/usai-ptun-komisioner-kpu-sumenep-akan-diseret-ke-dkpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DKPP]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioner KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep 2627]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11661</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUMENEP, Rilpolitik.com &#8211; Pasangan Calon Bupati dan Wakil...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/usai-ptun-komisioner-kpu-sumenep-akan-diseret-ke-dkpp/">Usai PTUN, Komisioner KPU Sumenep Akan Diseret ke DKPP</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUMENEP, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) berencana akan melaporkan Komisioner KPU Sumenep ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).</p>
<p>Rencana pelaporan itu diungkap kuasa hukum FINAL, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a> kepada rilpolitik.com pada Rabu (12/2/2025).</p>
<p>Pelaporan ini berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) KPU Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang mencantumkan dua tanggal penetapan berbeda, yakni tanggal 6 dan 5 Desember 2024.</p>
<p>Keberadaan tanggal ganda itu telah memunculkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan permohonan gugatan hasil Pilkada Sumenep 2024 oleh Paslon FINAL di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas, dengan alasan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016.</p>
<p>“Sebab itu, kami akan melaporkan seluruh Komisioner KPU Sumenep ke DKPP karena kami duga telah dengan sengaja mengelabui Paslon FINAL dengan memasukkan dua tanggal penetapan berbeda pada SK 2627/2024 yang telah menjadi faktor gugurnya permohonan gugatan FINAL di MK,” kata Sulaisi.</p>
<p>Sulaisi menjelaskan, langkah untuk melaporkan Komisioner KPU ke DKPP sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan memastikan integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.</p>
<p>“Kita akan uji di DKPP kenapa Komisioner KPU memasukkan dua tanggal penetapan yang berbeda pada SK 2627 itu,” ujarnya.</p>
<p>Sebelumnya, Sulaisi juga secara resmi telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (<a href="https://rilpolitik.com/tag/ptun-surabaya/"><strong>PTUN</strong></a>) Surabaya, Jawa Timur, berkaitan dengan SK KPU Sumenep 2627/2024.</p>
<p>Sulaisi dalam petitumnya meminta PTUN Surabaya untuk menunda pelaksanaan SK 2627/2024. Selain itu, ia juga meminta agar KPU Sumenep diwajibkan mengubah isi diktum ketiga pada SK tersebut, dari tanggal 6 menjadi 5 sebagai tanggal penetapan.</p>
<p><strong>(War/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/usai-ptun-komisioner-kpu-sumenep-akan-diseret-ke-dkpp/">Usai PTUN, Komisioner KPU Sumenep Akan Diseret ke DKPP</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/usai-ptun-komisioner-kpu-sumenep-akan-diseret-ke-dkpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK KPU Soal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep Resmi Digugat ke PTUN Surabaya</title>
		<link>https://rilpolitik.com/sk-kpu-soal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep-resmi-digugat-ke-ptun-surabaya/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/sk-kpu-soal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep-resmi-digugat-ke-ptun-surabaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[PTUN Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep 2627]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[<p>SURABAYA, Rilpolitik.com &#8211; Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/sk-kpu-soal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep-resmi-digugat-ke-ptun-surabaya/">SK KPU Soal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep Resmi Digugat ke PTUN Surabaya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur.</p>
<p>Gugatan itu disampaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) melalui kuasa hukumnya, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a>.</p>
<p>Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 18/G/2025/PTUN.SBY tertanggal 10 Februari 2025.</p>
<p>Penggugat mempersoalkan diktum ketiga pada SK KPU Sumenep 2627/2024 karena dinilai rancu. Sebab, dalam SK tersebut terdapat dua tanggal penetapan yang berbeda, yakni 6 Desember 2024 dan 5 Desember 2024.</p>
<p>Tanggal penetapan yang ganda itu terbukti telah merugikan hak konstitusional penggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa hasil Pilkada Sumenep dengan Nomor 206/PHPU.BUP-XXII/2025.</p>
<p>Diktum ketiga pada SK KPU Sumenep 2627/2024 yang dipersoalkan itu berbunyi:</p>
<p><em>“Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB”.</em></p>
<p>Kemudian, pada tanggal penetapan di bagian bawah, <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>KPU Sumenep</strong></a> menuliskan, <em>“Ditetapkan di Sumenep pada tanggal 05 Desember 2024”</em>.</p>
<p>Penggugat menilai perbedaan tanggal pengumuman dan penetapan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan KPU No. 18/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>
<p>Selain itu, juga bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.</p>
<p>Kuasa hukum FINAL, Sulaisi Abdurrazaq menduga KPU Sumenep telah dengan sengaja memasukkan redaksi yang berpotensi memunculkan multitafsir pada SK 2627 guna mengelabui paslon FINAL dalam upaya menggugat hasil Pilkada Sumenep ke MK.</p>
<p>Sebab, KPU Sumenep selaku tergugat dalam agenda sidang Jawaban di MK tanggal 17 Januari 2025, mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan para Penggugat ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu dan meminta agar permohonan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.</p>
<p>Artinya, KPU Sumenep menggunakan tanggal 5 sebagai tanggal penetapan hasil Pilkada. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, pengajuan permohonan pemohon ke MK harusnya maksimal hari Senin, 9 Desember 2024. Sementara, permohonan pemohon diajukan ke MK pada Selasa 10 Desember 2024.</p>
<p>“Sehingga kami menduga KPU sengaja menuangkan redaksi (dua tanggal penetapan yang berbeda) itu untuk mengelabui paslon FINAL, sehingga paslon FINAL tidak memiliki kesempatan atau terlambat dalam mengajukan gugatan ke MK,” kata Sulaisi kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> pada Senin (10/2/2025).</p>
<p>Adapun petitum gugatan adalah meminta PTUN Surabaya untuk menunda pelaksanaan SK KPU Sumenep Nomor 2627/2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Sumenep 2024.</p>
<p>Penggugat juga meminta PTUN Surabaya mewajibkan KPU Sumenep untuk mengubah isi diktum ketiga pada SK 2627 dari tanggal 6 menjadi 5 sebagai tanggal penetapan.</p>
<p>Sulaisi menjelaskan alasan KPU Sumenep harus memperbaiki redaksi pada SK tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai edukasi hukum sekaligus edukasi politik.</p>
<p>“Edukasi hukumnya bahwa paslon FINAL itu ingin menyelamatkan agar tidak terjadi atau tidak muncul kerugian negara. Apabila nanti penetapan terhadap bupati terpilih didasarkan atau dilandaskan pada penetapan yang keliru, maka potensial penetapan-penetapan berikutnya itu keliru, termasuk penetapan pemenang, termasuk nanti SK yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang akan dibacakan pada saat pelantikan. Itu potensial SK itu cacat menurut hukum karena didasarkan pada penetapan yang cacat,”</p>
<p>“Jadi kita ingin menyelamatkan agar tidak terjadi kerugian negara, tidak muncul konflik sosial dan agar penetapan atau keputusan-keputusan berikutnya itu tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama berkaitan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas tidak berpihak dan lain-lain,” pungkasnya.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/sk-kpu-soal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep-resmi-digugat-ke-ptun-surabaya/">SK KPU Soal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep Resmi Digugat ke PTUN Surabaya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/sk-kpu-soal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep-resmi-digugat-ke-ptun-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim FINAL Hormati Putusan MK, Tapi Siap Gugat KPU Lagi</title>
		<link>https://rilpolitik.com/tim-final-hormati-putusan-mk-tapi-siap-gugat-kpu-lagi/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/tim-final-hormati-putusan-mk-tapi-siap-gugat-kpu-lagi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[Putusan MK]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11578</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA, Rilpolitik.com &#8211; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tim-final-hormati-putusan-mk-tapi-siap-gugat-kpu-lagi/">Tim FINAL Hormati Putusan MK, Tapi Siap Gugat KPU Lagi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL).</p>
<p>Gugatan Fikri-Unais ditolak karena pengajuan permohonan ke MK melewati tenggang waktu yang ditentukan. Putusan sela perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu dibacakan majelis hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2025) malam.</p>
<p>Kuasa hukum FINAL, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a> menghormati putusan tersebut. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum lain.</p>
<p>“Pertama, kita harus bersikap hormat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan tidak dapat diterima atau NO permohonan paslon FINAL,” kata Sulaisi kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> di Jakarta pada Kamis (6/2/2025).</p>
<p>Sulaisi menilai putusan MK tidak menerima permohonan FINAL disebabkan karena kesengajaan KPU memasukkan dua tanggal penetapan berbeda dalam surat keputusan (SK) KPU Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.</p>
<p>Dua tanggal penetapan tersebut telah memunculkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi paslon FINAL dalam mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK.</p>
<p>“Dari aspek hukum, kami menilai bahwa keputusan untuk menyatakan NO itu disebabkan karena kesengajaan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengumumkan penetapan tersebut pada tanggal 6 Desember 2024 yang seharusnya pengumuman tersebut disampaikan dan diuraikan di dalam redaksi penetapannya pada tanggal 5 Desember 2024,” jelas dia.</p>
<p>Menurut Sulaisi, kesengajaan yang dilakukan oleh KPU bertentangan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024.</p>
<p>“Oleh karena itu adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh KPU, maka kami menilai keputusan tersebut telah dibuat dan merugikan paslon FINAL akibat dari kesengajaan KPU yang menuangkan redaksi dengan redaksi yang bertentangan dengan hukum, terutama berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan hukum yang diatur di dalam pasal 5 ayat 4 PKPU Nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang pada pokoknya di dalamnya itu mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan KPU atau kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui papan pengumuman media massa dan atau laman resmi KPU Kabupaten kota pada hari yang sama,” terang dia.</p>
<p>“Jadi seharusnya tidak boleh pengumuman itu tanggal 6 kalau penetapannya tanggal 5. Tetapi faktanya KPU itu mengumumkan tanggal 6, padahal faktanya penetapan itu tanggal 5,” imbuhnya.</p>
<p>Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu pun menyebut keputusan KPU secara nyata telah merugikan paslon FINAL dan rakyat Sumenep.</p>
<p>“Bagi kami itu adalah perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata membuat paslon FINAL itu dirugikan dan rakyat Sumenep dirugikan,” ujarnya.</p>
<p>Ia juga menilai KPU sengaja melanggar Pasal 7 ayat 3 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur bupati dan walikota yang di dalamnya mengatur bahwa pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung sejak termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilu atau Pilkada dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.</p>
<p>“Kami nilai itu sengaja dilanggar untuk mengelabui paslon FINAL supaya lambat dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan itu yang kami alami sudah sesuai dengan tujuan KPU,” ujarnya.</p>
<p>Oleh karena itu, Sulaisi menegaskan akan mengambil langkah hukum lain untuk menggugat dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.</p>
<p>“Kami pasti melakukan upaya hukum lain meskipun tentu kita harus hormat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tim-final-hormati-putusan-mk-tapi-siap-gugat-kpu-lagi/">Tim FINAL Hormati Putusan MK, Tapi Siap Gugat KPU Lagi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/tim-final-hormati-putusan-mk-tapi-siap-gugat-kpu-lagi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak Hanya Hendak Gugat ke PTUN, FINAL Juga Akan Seret Komisioner KPU Sumenep ke DKPP</title>
		<link>https://rilpolitik.com/tak-hanya-hendak-gugat-ke-ptun-final-juga-akan-seret-komisioner-kpu-sumenep-ke-dkpp/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/tak-hanya-hendak-gugat-ke-ptun-final-juga-akan-seret-komisioner-kpu-sumenep-ke-dkpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 09:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DKPP]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioner KPU Sumenep akan dilaporkan ke DKPP]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[PTUN Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep 2627]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11309</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUMENEP, Rilpolitik.com &#8211; Suluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tak-hanya-hendak-gugat-ke-ptun-final-juga-akan-seret-komisioner-kpu-sumenep-ke-dkpp/">Tak Hanya Hendak Gugat ke PTUN, FINAL Juga Akan Seret Komisioner KPU Sumenep ke DKPP</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUMENEP, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Suluruh Komisioner <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>Komisi Pemilihan Umum</strong></a> (KPU) Kabupaten Sumenep akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dua tanggal berbeda yang termaktub dalam Surat Keputusan Nomor 2627 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.</p>
<p>Pelaporan ini rencananya akan dibuat oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL).</p>
<p>Sebelumnya, Paslon FINAL juga menyatakan akan menggugat KPU Sumenep ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait SK tersebut.</p>
<p>Kuasa Hukum FINAL, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a> menyampaikan alasan pihaknya akan melaporkan Komisioner KPU Sumenep ke DKPP. Ia menduga, KPU sengaja mencantumkan dua tanggal penetapan yang berbeda pada SK 2627 dengan tujuan untuk mengelabui paslon.</p>
<p>Dia mengatakan, akibat adanya dua tanggal penetapan yang berbeda pada SK tersebut telah memunculkan ketidakpastian bagi pihaknya dalam menentukan tenggang waktu permohonan gugatan hasil Pilkada Sumenep 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p>
<p>“(Laporan dibuat) Berkaitan dengan dugaan kesengajaan (KPU Sumenep) menuangkan keterangan palsu di dalam keputusan KPU Nomor 2627 yang potensial menyebabkan Pasangan calon FINAL lewat waktu di dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana eksepsi yang disampaikan oleh KPU dan menuangkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seharusnya pengumuman itu bertepatan dengan tanggal penetapan,” kata Sulaisi kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> pada Minggu (19/1/2025).</p>
<p>Dia menilai KPU Sumenep sebenarnya sudah mengetahui sejak awal terkait mekanisme penetapan tanggal hasil akhir Pilkada Sumenep 2024.</p>
<p>“Pertanyaannya, kenapa KPU sengaja menuangkan redaksi pengumuman dan penetapan tanggal 6, jam setengah 10 kalau tidak untuk mengelabuhi pihak-pihak yang berusaha untuk mencari keadilan lewat mekanisme Mahkamah Konstitusi?” ujar Sulaisi.</p>
<p>“Oleh karena kami duga itu adalah bentuk dari kesengajaan atau bentuk dari ketidakcermatan, maka objek keputusan nomor 2627 yang dikeluarkan oleh KPU Sumenep dengan dua tanggal, yaitu tanggal 5 (Desember) dan tanggal 6 (Desember), sementara berkas penetapan itu baru diserahkan kepada paslon FINAL itu pada tanggal 6 (Desember), maka kami akan menjadikan materi putusan nomor 2627 itu sebagai bahan untuk melaporkan komisioner KPU Sumenep ke DKPP,” sambungnya.</p>
<p>Sulaisi mengatakan Paslon FINAL sangat dirugikan dengan kerancuan tanggal penetapan hasil akhir Pilkada Sumenep 2024. Sebab, hal itu berpotensi merampas hak konstitusional Paslon FINAL dalam upaya menggugat hasil Pilkada Sumenep ke MK.</p>
<p>“Jadi akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan itu atau karena faktor ketidakcermatan itu adalah terampasnya hak konstitusional Paslon FINAL untuk menguji proses atau hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Kabupaten Sumenep yang kita nilai perolehan suaranya itu diperoleh dengan cara haram,” ujarnya.</p>
<p>“Karena kita kehilangan hak konstitusional di situ, maka itu bagi kami adalah tindakan yang bertentangan dengan etika penyelenggara dalam konteks ini adalah KPU atau Komisioner KPU,” pungkasnya.</p>
<p>Diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumenep 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025), dengan pemohon Paslon FINAL, KPU selaku termohon menyatakan penghitungan hasil akhir Pilkada Sumenep ditetapkan pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 23.45 WIB. Sehingga, pengajuan permohonan pemohon ke MK harusnya maksimal Hari Senin, 9 Desember 2024.</p>
<p>Sebab itu, KPU menilai bahwa permohonan pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum lantaran permohonan pemohon diajukan pada 10 Desember 2024.</p>
<p>“Dengan demikian, menurut termohon ini melewati tenggang waktu,” kata KPU Sumenep melalui kuasa hukumnya, M Hakim Yunizar.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tak-hanya-hendak-gugat-ke-ptun-final-juga-akan-seret-komisioner-kpu-sumenep-ke-dkpp/">Tak Hanya Hendak Gugat ke PTUN, FINAL Juga Akan Seret Komisioner KPU Sumenep ke DKPP</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/tak-hanya-hendak-gugat-ke-ptun-final-juga-akan-seret-komisioner-kpu-sumenep-ke-dkpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usai Sidang Kedua MK, FINAL Akan Gugat KPU Sumenep ke PTUN Surabaya, Soal Apa?</title>
		<link>https://rilpolitik.com/usai-sidang-kedua-mk-final-akan-gugat-kpu-sumenep-ke-ptun-surabaya-soal-apa/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/usai-sidang-kedua-mk-final-akan-gugat-kpu-sumenep-ke-ptun-surabaya-soal-apa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[PTUN Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang MK]]></category>
		<category><![CDATA[SK KPU Sumenep 2627]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11291</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA, Rilpolitik.com &#8211; Pasangan Calon Bupati dan Wakil...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/usai-sidang-kedua-mk-final-akan-gugat-kpu-sumenep-ke-ptun-surabaya-soal-apa/">Usai Sidang Kedua MK, FINAL Akan Gugat KPU Sumenep ke PTUN Surabaya, Soal Apa?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor 1, KH Ali Fikri dan Unais Ali Hisyam (FINAL) berencana akan menggugat <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>KPU Sumenep</strong></a> ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur.</p>
<p>Hal itu disampaikan kuasa hukum FINAL, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a> dalam pernyataannya kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> di Jakarta pada Sabtu (18/1/2025).</p>
<p>Sulaisi mengatakan, rencana gugatan itu dilakukan setelah pihaknya mendengarkan jawaban KPU Sumenep selaku termohon dalam sidang kedua sengketa Pilkada Sumenep 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025) kemarin.</p>
<p>Sulaisi menuturkan gugatan yang akan dilayangkan ke PTUN Surabaya itu terkait surat keputusan (SK) KPU Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.</p>
<p>Dia menilai KPU Sumenep dalam SK tersebut sengaja memasukkan redaksi yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi paslon FINAL dalam mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK.</p>
<p>“Setelah mendengarkan jawaban termohon pada persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi, saya berencana akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap kenyataan bahwa sejak kemarin baru diketahui bahwa KPU ternyata sengaja memasukkan redaksi yang multitafsir dan tidak memenuhi aspek kepastian hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi paslon FINAL,” kata Sulaisi.</p>
<p>Sebagai informasi, pada SK KPU Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 terdapat dua tanggal penetapan yang berbeda terkait hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024.</p>
<p>Pada diktum ketiga SK tersebut disebutkan bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat (6/12/2024), pukul 09.30 WIB. Namun, pada bagian bawah surat keputusan justru ditulis tanggal penetapan 5 Desember 2024.</p>
<p>Sulaisi yang juga Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Sumenep dengan memasukkan tanggal 6 pada SK 2627 itu.</p>
<p>“Bahwa ternyata KPU sesungguhnya itu sudah tahu putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya pengumuman itu bertepatan dengan secara faktual peristiwa penetapan perolehan suara ternyata dia tetap menulis di dalam redaksi putusannya itu tanggal 6, maka saya berkesimpulan bahwa itu tindakan disengaja,” ujarnya.</p>
<p>Sebab itu, Sulaisi menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan cara menggugat keputusan 2627 itu ke PTUN Surabaya.</p>
<p>“Kita akan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk diuji produk keputusan KPU itu mengandung cacat substansi atau tidak,” pungkasnya.</p>
<p>Diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumenep 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025), KPU Sumenep selaku termohon menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu seperti yang diatur dalam Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut berbunyi:</p>
<p><em>&#8220;Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”</em></p>
<p>KPU mengatakan, penghitungan hasil akhir Pilkada Sumenep ditetapkan pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 23.45 WIB. Sehingga, pengajuan permohonan pemohon ke MK harusnya maksimal Hari Senin, 9 Desember 2024.</p>
<p>“Sedangkan mengacu pada akta pengajuan permohonan pemohon, permohonan <em>a quo</em> diajukan pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, menurut termohon ini melewati tenggang waktu,” kata KPU Sumenep melalui kuasa hukumnya, M Hakim Yunizar.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/usai-sidang-kedua-mk-final-akan-gugat-kpu-sumenep-ke-ptun-surabaya-soal-apa/">Usai Sidang Kedua MK, FINAL Akan Gugat KPU Sumenep ke PTUN Surabaya, Soal Apa?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/usai-sidang-kedua-mk-final-akan-gugat-kpu-sumenep-ke-ptun-surabaya-soal-apa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MK Tolak Permohonan Renvoi dari KPU Sumenep</title>
		<link>https://rilpolitik.com/mk-tolak-permohonan-renvoi-dari-kpu-sumenep/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/mk-tolak-permohonan-renvoi-dari-kpu-sumenep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 14:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Permohonan Renvoi KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi Isra]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang sengketa Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11276</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA, Rilpolitik.com &#8211; KPU Sumenep hendak mengajukan renvoi...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/mk-tolak-permohonan-renvoi-dari-kpu-sumenep/">MK Tolak Permohonan Renvoi dari KPU Sumenep</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, Rilpolitik.com</strong> &#8211; KPU Sumenep hendak mengajukan renvoi atau perbaikan isi jawaban selaku termohon dalam sidang sengketa hasil Pilkada Sumenep 2024.</p>
<p>Permintaan tersebut disampaikan KPU Sumenep dalam <a href="https://rilpolitik.com/tag/sidang-sengketa-pilkada-sumenep/"><strong>sidang kedua sengketa</strong></a> Pilkada Sumenep 2024 dengan agenda pengajuan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025).</p>
<p>“Izin Yang Mulia, dari pihak termohon mengajukan renvoi dan selengkapnya nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia,” kata KPU Sumenep kepada Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra.</p>
<p>Namun, Saldi secara tegas menolak pengajuan renvoi tersebut. Dia menegaskan, tak ada kesempatan renvoi. “Tidak ada renvoi lagi, Pak,” tegas Saldi.</p>
<p>KPU pun hanya pasrah dan menyatakan siap. “Siap, Yang Mulia,” ujarnya.</p>
<p>Saldi lalu menjelaskan alasan tidak memberikan renvoi. Menurutnya, hal itu dapat mengacaukan pengadilan. Sebab, pihak termohon pun bisa saja mengajukan renvoi</p>
<p>“Nanti kalau bapak dikasih renvoi nanti pemohon minta renvoi pula, Pak. Daripada kacau permainan kita ini, mendingan bapak dilarang melakukan renvoi gitu,” kata Saldi.</p>
<p>Diketahui, dalam petitumnya, KPU meminta majelis hakim untuk menolak seluruh permohonan pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pilkada Sumenep yang dimenangkan paslon nomor urut 2 Achmad Fauzi-Imam Hasyim.</p>
<p>(Ah/rilpolitik)</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/mk-tolak-permohonan-renvoi-dari-kpu-sumenep/">MK Tolak Permohonan Renvoi dari KPU Sumenep</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/mk-tolak-permohonan-renvoi-dari-kpu-sumenep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim FINAL Ingatkan KPU Tak Berbohong Soal Tanggal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep</title>
		<link>https://rilpolitik.com/tim-final-ingatkan-kpu-tak-berbohong-soal-tanggal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/tim-final-ingatkan-kpu-tak-berbohong-soal-tanggal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep Jangan Bohong]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang MK]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Tanggal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11252</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUMENEP, Rilpolitik.com &#8211; Keputusan KPU Sumenep Nomor 2627...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tim-final-ingatkan-kpu-tak-berbohong-soal-tanggal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep/">Tim FINAL Ingatkan KPU Tak Berbohong Soal Tanggal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUMENEP, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Keputusan <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>KPU Sumenep</strong></a> Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dinilai rancu sekaligus membingungkan. Pasalnya, pada surat keputusan (SK) tersebut terdapat dua tanggal penetapan yang berbeda.</p>
<p>Hal itu diungkap kuasa hukum paslon nomor urut 1 KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL), <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a>. Sebagai informasi, paslon FINAL saat ini sedang menggugat hasil Pilkada Sumenep 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025.</p>
<p>Sulaisi menjelaskan, pada diktum ketiga SK KPU Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 itu disebutkan bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat (6/12/2024), pukul 09.30 WIB. Namun, pada bagian bawah surat keputusan justru ditulis tanggal penetapan 5 Desember 2024.</p>
<p>“Diktum ketiga tanggal 6 Desember 2024 pengumuman sekaligus penetapan hasil. Sementara, tanggal penetapan di bawah tertera tanggal 5 Desember 2024,” ungkap Sulaisi kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> pada Kamis (16/1/2025).</p>
<p>Sulaisi juga mengatakan, pihaknya baru menerima SK Penetapan Hasil Pilkada Sumenep 2024 dari KPU pada tanggal 6 Desember 2024.</p>
<p>“Keputusan itu baru diberikan oleh KPU kepada saksi kita tanggal 6. Jadi Nomor keputusan itu belum ada pada tanggal 5. Nomor Keputusan baru ada pada tanggal 6,” tuturnya.</p>
<p>Menurut Sulaisi, perbedaan tanggal penetapan hasil Pilkada Sumenep oleh KPU memunculkan ketidakpastian bagi pihaknya dalam menentukan tenggang waktu permohonan gugatan hasil Pilkada Sumenep 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p>
<p>Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, permohonan gugatan hasil Pilkada ke MK diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p>
<p>“Ini berpengaruh terhadap lambat tidaknya pendaftaran FINAL ke MK,” ujarnya.</p>
<p>Namun begitu, Sulaisi menyampaikan bahwa fakta keputusan KPU menyatakan hasil Pilkada Sumenep ditetapkan tanggal 6 Desember 2024.</p>
<p>“Ada fakta, KPU menulis ditetapkan tanggal 6 jam setengah 10 sekaligus sebagai pengumuman,” tegasnya.</p>
<p>Sebab itu, Sulaisi mengingatkan KPU Sumenep untuk jangan bermain-main atau berbohong terkait tanggal penetapan hasil Pilkada 2024 di sidang MK nanti. Dia menegaskan akan melaporkan KPU Sumenep ke Polda Metro Jaya jika berbohong.</p>
<p>“Kalau KPU berbohong soal itu, kita laporan ke Polda Metro Jaya,” tegasnya.</p>
<p>Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali melanjutkan sidang sengketa Pilkada 2024 pada 17 Januari hingga 4 Februari mendatang, dengan agenda pemeriksaan.</p>
<p>Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengesahkan alat bukti.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/tim-final-ingatkan-kpu-tak-berbohong-soal-tanggal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep/">Tim FINAL Ingatkan KPU Tak Berbohong Soal Tanggal Penetapan Hasil Pilkada Sumenep</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/tim-final-ingatkan-kpu-tak-berbohong-soal-tanggal-penetapan-hasil-pilkada-sumenep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuasa Hukum FINAL Ancam Pidanakan KPU Sumenep atas Dugaan Keterangan Palsu</title>
		<link>https://rilpolitik.com/kuasa-hukum-final-ancam-pidanakan-kpu-sumenep-atas-dugaan-keterangan-palsu/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/kuasa-hukum-final-ancam-pidanakan-kpu-sumenep-atas-dugaan-keterangan-palsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 06:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Keterangan Palsu]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sulaisi Abdurrazaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11222</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUMENEP, Rilpolitik.com &#8211; Kuasa hukum, Sulaisi Abdurrazaq mengancam...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/kuasa-hukum-final-ancam-pidanakan-kpu-sumenep-atas-dugaan-keterangan-palsu/">Kuasa Hukum FINAL Ancam Pidanakan KPU Sumenep atas Dugaan Keterangan Palsu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUMENEP, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Kuasa hukum, <a href="https://rilpolitik.com/tag/sulaisi-abdurrazaq/"><strong>Sulaisi Abdurrazaq</strong></a> mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>KPU Sumenep</strong></a> dengan melaporkannya ke polisi atas dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu.</p>
<p>Sebagai informasi, Sulaisi merupakan kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) dalam sengketa Pilkada Sumenep 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025.</p>
<p>Dugaan keterangan palsu ini terjadi saat sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada Sumenep di Gedung MK yang berlangsung pada Kamis, 8 Januari 2025 lalu.</p>
<p>Saat itu, KPU Sumenep menyatakan kepada Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra, bahwa setiap saksi paslon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 5 Desember 2024, tak terkecuali saksi paslon FINAL. Padahal faktanya, saksi FINAL justru tidak menandatangani berita acara tersebut.</p>
<p>Atas dasar itu, kuasa hukum FINAL, Sulaisi Abdurrazaq mengancam akan mempidanakan KPU Sumenep atas dugaan pemberian keterangan palsu atau bohong di persidangan.</p>
<p>“Saya akan melakukan upaya langkah hukum pidana terhadap keterangan-keterangan bohong yang disampaikan oleh KPU Sumenep di Jakarta,” kata Sulaisi kepada <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> pada Rabu (15/1/2025).</p>
<p>Langkah pelaporan ini akan dilakukan baik kebohongan yang terjadi sebelum tanggal 17 Januari 2025 maupun kebohongan yang mungkin terjadi pada sidang berikutnya.</p>
<p>“Kami akan pidanaakan KPU Sumenep apabila memberi keterangan bohong baik sebelum tanggal 17 Januari 2025 maupun pada saat menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon pada tanggal 17 Januari 2025,” tegasnya.</p>
<p>Menurut Sulaisi, laporan akan dibuat di mana dugaan perkara tersebut terjadi. Karena dugaan kebohongan itu terjadi pada saat sidang di Gedung MK, Jakarta Selatan, maka laporan kemungkinan dibuat di Polda Metro Jaya.</p>
<p>“Upaya hukum pidana akan dilaporkan di Polda di mana yurisdiksi lembaga peradilan itu berada,” tuturnya.</p>
<p>Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali melanjutkan sidang sengketa Pilkada 2024 pada 17 Januari hingga 4 Februari mendatang, dengan agenda pemeriksaan.</p>
<p>Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengesahkan alat bukti.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/kuasa-hukum-final-ancam-pidanakan-kpu-sumenep-atas-dugaan-keterangan-palsu/">Kuasa Hukum FINAL Ancam Pidanakan KPU Sumenep atas Dugaan Keterangan Palsu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/kuasa-hukum-final-ancam-pidanakan-kpu-sumenep-atas-dugaan-keterangan-palsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selain Said Abdullah, KPU Sumenep Juga Diduga Berbohong di Sidang MK</title>
		<link>https://rilpolitik.com/selain-said-abdullah-kpu-sumenep-juga-diduga-berbohong-di-sidang-mk/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/selain-said-abdullah-kpu-sumenep-juga-diduga-berbohong-di-sidang-mk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 03:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abdul Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep diduga berbohong]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Nurussyamsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitulasi Hasil Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Said Abdullah]]></category>
		<category><![CDATA[Saldi Isra]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang sengketa Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda tangan saksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA, Rilpolitik.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/selain-said-abdullah-kpu-sumenep-juga-diduga-berbohong-di-sidang-mk/">Selain Said Abdullah, KPU Sumenep Juga Diduga Berbohong di Sidang MK</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (<a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>KPU</strong></a>) Kabupaten Sumenep diduga berbohong dalam sidang perselisihan hasil Pilkada Sumenep 2024 dengan nomor perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Pasangan Calon (Palson) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2025).</p>
<p>KPU Sumenep selaku termohon dalam perkara tersebut diduga memberikan keterangan palsu alias bohong terkait tandatangan saksi paslon, Ali Fikri-Unais pada berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Sumenep 2024.</p>
<p>Mulanya, Ketua Majelis Hakim Panel 2, Saldi Isra bertanya ke KPU Sumenep terkait tanggal penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati Sumenep 2024. KPU Sumenep menjawab bahwa rekapitulasi suara ditetapkan pada 5 Desember pukul 11.00 WIB malam.</p>
<p>Kemudian, Saldi Isra lanjut bertanya apakah perwakilan paslon ikut menandatangani berita acara rekapitulasi suara.</p>
<p>“Anda (KPU Sumenep) punya berita acaranya?” tanya Saldi yang langsung dijawab “iya” oleh KPU Sumenep.</p>
<p>“Ditandatangani oleh wakil pasangan calon?” tanya Saldi lagi.</p>
<p>KPU Sumenep menjawab yang pada intinya menyatakan semua saksi, termasuk dari paslon Ali Fikri-Unais Ali Hisyam turut tanda tangan pada form D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota.</p>
<p>Padahal, fakta sebenarnya saksi paslon Ali Fikri-Unais justru keberatan dan menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berlangsung di Hotel El Malik, Sumenep pada Kamis (5/12/2024) lalu.</p>
<p>Hal itu berdasarkan dokumen berita acara yang <a href="https://rilpolitik.com/"><strong>rilpolitik.com</strong></a> lihat pada Senin (13/1/2025). Saat itu, saksi dari Paslon Ali Fikri-Unais adalah Abdul Hadi.</p>
<p>Ada lima catatan yang mendasari saksi nomor urut 1 menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.</p>
<p>Pernyataan keberatan dari saksi paslon 1 itu tertulis dalam form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang ditandatangani Abdul Hadi sebagai saksi paslon 1 dan Nurussyamsi selaku Ketua KPU Sumenep. Berikut isinya:</p>
<p><em><strong>Satu</strong></em>, penyelenggara berpihak pada kecurangan (membiarkan KPPS curang) sehingga pengawasan lumpuh oleh Bawaslu sampai pengawas TPS.</p>
<p><em><strong>Dua</strong></em>, Pilkada tidak transparan, seluruh saksi-saksi kecamatan Final (paslon 1) tidak diperkenankan meminta C daftar hadir sehingga jelas penanda kecurangan massif oleh penyelenggara.</p>
<p><em><strong>Tiga</strong></em>, penyelenggara (KPPS) membiarkan kecurangan bahkan melakukan kecurangan di seluruh TPS se Kabupaten Sumenep.</p>
<p><em><strong>Empat</strong></em>, intimidasi kepada saksi-saksi Final oleh oknum kades dan perangkat desa.</p>
<p><em><strong>Lima</strong></em>, aparatur sipil negara (ASN) dan kades serta perangkat desa tidak netral.</p>
<p><strong>Said Abdullah Diduga Berbohong</strong></p>
<p>Sebelumnya, tokoh senior PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, <a href="https://rilpolitik.com/tag/said-abdullah/"><strong>Said Abdullah</strong></a> juga diduga berbohong terkait pernyataannya yang menyebut dirinya tidak masuk dalam tim pemenangan Achmad Fauzi-Imam Hasyim pada Pilkada Sumenep 2024.</p>
<p>Pengakuan itu dibuat Said Abdullah saat mengklarifikasi tudingan dirinya melakukan politik uang demi memenangkan paslon Achmad Fauzi-Imam Hasyim.</p>
<p>“Silahkan dicek, apakah ada nama saya dalam tim pemenangan tersebut. Bahwa saya sebagai sesama kader PDI Perjuangan mendukung Pak Fauzi tentu saja, sebab beliau dicalonkan oleh PDI Perjuangan,&#8221; kata Said beberapa waktu lalu. Said membantah melakukan politik uang di Pilkada Sumenep.</p>
<p>Padahal, berdasarkan dokumen tertanggal 24 September 2024 yang diserahkan tim pemenangan Fauzi-Imam ke KPU Sumenep, terdapat nama Said Abdullah sebagai penasihat tim.</p>
<p>Nama Said sebagai penasihat tim pemenangan Fauzi-Imam juga tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.</p>
<p>Dengan demikian, pengakuan Said Abdullah bukan tim pemenangan Fauzi-Imam patut diduga bohong.</p>
<p>Diketahui, nama Said Abdullah ikut diseret dalam sidang perdana gugatan hasil Pilkada Sumenep 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Said yang berstatus sebagai pejabat negara aktif dituding telah menyelewengkan jabatannya dengan melakukan politik uang demi memenangkan Cabup petahana Sumenep Achmad Fauzi yang tak lain adalah keponakan sendiri.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/selain-said-abdullah-kpu-sumenep-juga-diduga-berbohong-di-sidang-mk/">Selain Said Abdullah, KPU Sumenep Juga Diduga Berbohong di Sidang MK</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/selain-said-abdullah-kpu-sumenep-juga-diduga-berbohong-di-sidang-mk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saat Massa Tantang Ketua KPU Sumenep Bersumpah</title>
		<link>https://rilpolitik.com/saat-massa-tantang-ketua-kpu-sumenep-bersumpah/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/saat-massa-tantang-ketua-kpu-sumenep-bersumpah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Nurussyamsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Sumenep]]></category>
		<category><![CDATA[Undangan Pencoblosan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=10345</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUMENEP, Rilpolitik.com &#8211; Ratusan massa menggelar aksi unjuk...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/saat-massa-tantang-ketua-kpu-sumenep-bersumpah/">Saat Massa Tantang Ketua KPU Sumenep Bersumpah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SUMENEP, Rilpolitik.com</strong> &#8211; Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sumenep pada malam pencoblosan <a href="https://rilpolitik.com/tag/kpu-sumenep/"><strong>Pilkada Sumenep 2024</strong></a>. Mereka memprotes banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan pencoblosan atau formulir C-Pemberitahuan dari penyelenggara.</p>
<p>Massa mengepung Kantor KPU Sumenep mulai sekitar pukul 23.30 WIB pada Selasa (26/11/2024) malam, hingga bubar keesokan harinya sekira pukul 03.15 pagi.</p>
<p>Dalam aksinya, massa curiga banyaknya pemilh yang tidak mendapatkan undangan sebagai bagian dari konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon.</p>
<p>Perwakilan massa dan Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi kemudian berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi pemilih yang tidak mendaptkan undangan. Hasilnya, pemilih yang tidak dapat undangan bisa memilih dengan membawa KTP ke TPS.</p>
<p>Nurussyamsi pun akhirnya keluar memberikan penjelasan kepada massa terkait netralitasnya. Dia memastikan akan menekan seluruh penyelenggara hingga tingkat TPS untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p>“Saya ingin menekankan, ini yang paling penting bahwa saya tetap pada pendirian saya bahwa saya akan tetap menekan seluruh kerja-kerja penyelenggara baik di tingkat KPU ini sendiri maupun kecamatan, desa hingga TPS untuk bekerja sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan,” kata Nurussyamsi di hadapan massa.</p>
<p>“Jadi ndak boleh ada yang bekerja kemudian tercium atau terindikasi itu merupakan kecurangan. Jadi saya berjanji akan menekan itu. Saja janjikan kepada teman-temen semua,” tambahnya.</p>
<p>Namun, janji untuk menjaga netralitas hingga ke tingakatan terbawah itu tak serta merta membuat massa percaya begitu saja. Massa meminta Nurussyamsi untuk bersumpah. “Berani sumpah?” ucap salah satu massa.</p>
<p>Nurussyamsi pun mengikuti kemauan massa agar bersumpah. Dia bersumpah akan menekan bawahannya untuk netral.</p>
<p>“Wallahi, wallahi saya akan tetap menekan itu kepada temen-temen penyelenggara di bawah untuk tetap bekerja sesuai peraturan yang ada,” tegas dia.</p>
<p><strong>(Ah/rilpolitik)</strong></p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/saat-massa-tantang-ketua-kpu-sumenep-bersumpah/">Saat Massa Tantang Ketua KPU Sumenep Bersumpah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/saat-massa-tantang-ketua-kpu-sumenep-bersumpah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
