Usai PTUN, Komisioner KPU Sumenep Akan Diseret ke DKPP

SUMENEP, Rilpolitik.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 1, KH Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (FINAL) berencana akan melaporkan Komisioner KPU Sumenep ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rencana pelaporan itu diungkap kuasa hukum FINAL, Sulaisi Abdurrazaq kepada rilpolitik.com pada Rabu (12/2/2025).

Pelaporan ini berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) KPU Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang mencantumkan dua tanggal penetapan berbeda, yakni tanggal 6 dan 5 Desember 2024.

Keberadaan tanggal ganda itu telah memunculkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan permohonan gugatan hasil Pilkada Sumenep 2024 oleh Paslon FINAL di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas, dengan alasan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016.

“Sebab itu, kami akan melaporkan seluruh Komisioner KPU Sumenep ke DKPP karena kami duga telah dengan sengaja mengelabui Paslon FINAL dengan memasukkan dua tanggal penetapan berbeda pada SK 2627/2024 yang telah menjadi faktor gugurnya permohonan gugatan FINAL di MK,” kata Sulaisi.

Sulaisi menjelaskan, langkah untuk melaporkan Komisioner KPU ke DKPP sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan memastikan integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

“Kita akan uji di DKPP kenapa Komisioner KPU memasukkan dua tanggal penetapan yang berbeda pada SK 2627 itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sulaisi juga secara resmi telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur, berkaitan dengan SK KPU Sumenep 2627/2024.

Sulaisi dalam petitumnya meminta PTUN Surabaya untuk menunda pelaksanaan SK 2627/2024. Selain itu, ia juga meminta agar KPU Sumenep diwajibkan mengubah isi diktum ketiga pada SK tersebut, dari tanggal 6 menjadi 5 sebagai tanggal penetapan.

(War/rilpolitik)