JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnya harga bahan baku impor.
Peringatan tersebut menyusul pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengakui adanya tekanan terhadap industri farmasi dalam beberapa bulan terakhir karena sebagian besar bahan baku obat masih bergantung pada impor.
“Obat merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar tidak berujung pada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat atau bahkan menimbulkan kelangkaan obat,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Netty mengapresiasi langkah BPOM yang memberikan kemudahan dan pendampingan kepada industri farmasi untuk mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain guna menjaga keberlangsungan produksi obat.
Namun menurutnya, langkah tersebut masih bersifat jangka pendek dan perlu diikuti dengan strategi yang lebih mendasar.
“Persoalan yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi titik lemah sistem farmasi nasional. Karena itu, momentum ini harus menjadi dorongan untuk mempercepat kemandirian industri farmasi dalam negeri,” katanya.
Politisi PKS itu menilai pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri bahan baku obat nasional mulai dari riset, investasi, insentif industri, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha.
“Ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit atau tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat,” ujarnya.
Netty juga meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan relaksasi dan percepatan perizinan yang diberikan kepada industri tetap mengedepankan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk.
“Jangan sampai upaya menjaga pasokan justru mengurangi standar kualitas. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Selain itu, Netty meminta pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan ketersediaan obat-obatan esensial di fasilitas pelayanan kesehatan maupun apotek agar masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak global yang terjadi.
“Kita harus belajar dari berbagai krisis sebelumnya. Ketika pasokan terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama kelompok rentan dan pasien yang bergantung pada obat rutin setiap hari,” ujarnya.
Netty berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat ketahanan farmasi nasional sehingga Indonesia tidak terus-menerus rentan terhadap gejolak ekonomi dan rantai pasok global.
“Jangan sampai setiap kali rupiah melemah atau terjadi konflik global, masyarakat kembali dihantui kenaikan harga dan ancaman kelangkaan obat. Kemandirian farmasi harus menjadi agenda strategis nasional,” pungkasnya.
