Mahfud MD: KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Semua Komisioner Harus Diganti

JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyoroti pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat dugaan tindak asusila.

Mahfud mengatakan banyak hal yang terungkap ke publik terkait gaya hidup dan perilaku Komisioner KPU RI pasca pemecatan Hasyim Asy’ari.

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui unggahannya di X, @mohmahfudmd seperti rilpolitik.com lihat pada Senin (8/7/2024).

Mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 itu meminta DPR dan pemerintah untuk tidak diam terkait dengan perilaku komisioner KPU.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” kata Mahfud MD.

Mahfud kemudian menyebut bahwa KPU saat ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Menurutnya, seluruh komisioner harus diganti.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat,” ujarnya.

“Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain’. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” jelas dia.