Irma Nasdem Tak Setuju Kantin Sekolah Kelola MBG: Jangan Bikin Masalah Baru

JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menolak wacana pelibatan kantin sekolah dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, menurutnya, hal itu justru hanya akan memunculkan masalah baru.

Pernyataan itu disampaikan Irma dalam rapat Komisi IX DPR bersama Plh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

“Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah,” kata Irma.

Irma meminta pimpinan BGN yang baru untjk fokus menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan pimpinan BGN yang lama, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Dia pun mendorong evaluasi tata kelola MBG dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan SDM.

“Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.

Evaluasi secara menyeluruh penting agar tidak ada lagi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berteriak meminta kepastian.

“Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka opsi kantin sekolah mengelola MBG.

“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).