NasionalPolitik

Pemuda Aswaja Sebut Pemecatan Hasyim Asy’ari Bagian Operasi Politik Jatuhkan Banser

×

Pemuda Aswaja Sebut Pemecatan Hasyim Asy’ari Bagian Operasi Politik Jatuhkan Banser

Sebarkan artikel ini
Hasyim Asy'ari.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Khalim menilai pemberhentian Hasyim Asy’ari dari jabatan Ketua KPU RI akibat tindakan asusila merupakan bagian dari operasi politik dengan memanfaatkan perempuan sebagai umpannya.

Operasi politik itu, kata Nur Khalim, bertujuan untuk menjatuhkan Hasyim Asy’ari yang juga merupakan kader Banser.

“Saya melihat kasus menimpa Hasyim ini penuh dengan intrik politik. Ini bagian operasi politik untuk menjatuhkan Hasyim Asy’ari,” kata Nur Khalim dalam pernyataannya dikutip pada Senin (8/7/2024).

Menurut Nur Khalim, Hasyim sudah ditarget untuk dijatuhkan oleh pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil Pemilu 2024. Dia menyebut Hasyim telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Sejak awal Hasyim ini sudah ditarget untuk dijatuhkan mulai dari wanita emas sampai kemunculan Cindra Aditi Tejakinkin. Wanita bernama Cindra Aditi Tejakinkin diduga bagian dari agen untuk menjatuhkan Hasyim Asy’ari,” tegasnya.

Nur Khalim mengatakan Cindra Aditi sejak awal sudah mempunyai target terhadap Hasyim Asy’ari termasuk terpilihnya menjadi PPLN Den Haag Belanda.

“Yang namanya menjalankan operasi politik tentunya sudah diskenariokan secara matang,” ungkap Nur Khalim.

Selain itu, Nur Khalim juga mengatakan, operasi politik terhadap Hasyim Asy’ari mempunyai target menjatuhkan nama besar Banser.

“Lihat saja opini yang berkembang nama besar sudah dibawa dalam kasus ini,” pungkasnya.

Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy’ari secara tetap dari jabatan Ketua KPU RI. Hasyim dipecat karena dianggap terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda Cindra Aditi.

DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari terbukti melakukan hubungan badan secara paksa terhadap Cindra Aditi selaku pengadu pada 3 Oktober 2023 di Belanda.

Saat itu, KPU sedang menggelar acara bimbingan teknis (bimtek) PPLN di Den Haag, Belanda, pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *