SUMENEP, Rilpolitik.com – Ketua Sementara DPRD Sumenep, Zainal Arifin (Haji Zainal) ramai diperbincangkan publik setelah aksinya melakukan penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten pada Jumat (6/9/2024) jadi sorotan.
Sebagai informasi, melalui razia tersebut, Haji Zainal bersama Satpol PP Sumenep mengamankan 10 orang yang diduga terkait praktik prostitusi. 8 di anataranya sebagai terduga PSK, sementara 2 lainnya diduga berperan sebagai muncikari atau germo.
Kesepuluh orang itu kemudian dirilis atau dipublikasikan tanpa diperbolehkan menutup wajah. Videonya pun seketika menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial dan group WhatsApp.
Aksi penggerebekan oleh politikus PDI Perjuangan itu menuai kritik dari berbagai pihak. Kritik salah satunya datang dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Humum (YLBH) Madura, Kurniadi. Dia secara tegas menyebut Haji Zainal hanya mencari popularitas di balik aksinya menggerebek PSK.
Dia tidak setuju dengan cara yang dilakukan Haji Zainal karena dianggap mempermalukan perempuan.
“Dia (Haji Zainal) telah mempermalukan PSK dengan cara mempertontonkan wajah para pelaku yang seharusnya itu dilindungi tapi justru di-publish bahkan dilarang wajahnya disembunyikan,” kata Kurniadi dalam tayangan akun Tiktoknya @kurniadi1010, dikutip rilpolitik.com pada Rabu (11/9/2024). Redaksi sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk mengutip pernyatannya.
“Jadi tujuannya (penggerebekan) itu bukan tujuan amar ma’ruf nahi munkar, tapi mencari popularitas dengan cara mempermalukan kaum perempuan,” lanjutnya.
Selain itu, pria berjejuluk si Raja Hantu itu menilai Haji Zainal telah melampauai kewenangannya sebagai anggota legislatif. Menurutnya, penindakan praktik prostitusi merupakan ranah eksekutif.
“Pelaksanaan penggerebekannya itu sebenarnya adalah tindakan yang di luar hukum. Kenapa? Karena ini dipimpin oleh atau dilakukan oleh institusi yang tidak berwenang melakukan tindakan. Yang berwenang melakukan tindakan itu adalah eksekutif, dalam hal ini Bupati Sumenep, bukan legislatif atau dalam hal ini Ketua DPRD Sumenep. Artinya tindakan penggerebekan itu di luar kewenangannya,” jelas dia.
Sebab itu, Kurniadi mengatakan penggerebekan PSK yang dilakukan Haji Zainal salah kaprah.
“Makanya saya bilang di awal, dia (Zainal) tujuannya bukan berantas atau sapu bersih PSK. Tujuan dia itu mencari panggung dengan cara mempermalukan kaum perempuan,” ujarnya.
Kurniadi tak sampai hati membayangkan bagaimana jika para terduga PSK yang dipertontonkan wajahnya oleh Haji Zainal ke publik memiliki anak dan keluarga di rumah.
“Bisa dibayangkan kalau para pelaku ini punya anak kecil, anaknya sekolah, lalu video ibunya disebarluaskan seperti itu, bayangkan sakit hatinya anak-anaknya, saudaranya, ibunya, ayahnya,” katanya.
Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madura itu menegaskan para PSK juga memiliki hak untuk dilindungi privasinya. Dia tidak mempersoalkan penindakan yang dilakukan Haji Zainal, tapi dia tidak setuju dengan caranya.
“Penindakan ya penindakan, nggak ada persoalan. Tapi jangan dipublikasi sedemikian rupa. Makanya saya bilang ini bukan tujuan sapu bersih PSK, tapi dia mau membangun popularitas, mencari panggung sebagai tokoh publik dengan cara yang salah, mempermalukan kaum perempuan,” ujarnya.
(Ah/rilpolitik)
