JAKARTA, Rilpolitik.com – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah bagi ASN sebagai respons atas perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang dapat membuat ekonomi global tidak menentu.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendukung ide tersebut. Namun, kata dia, langkah tersebut tidak cukup, perlu adanya penghematan yang ekstrem.
Meski begitu, kata dia, efisiensi tidak boleh mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan masyarakat.
“Usul ini bagus sebagai bagian dari usaha. Tapi tidak cukup, mesti ada penghematan drastis. Tapi pada bidang yang tidak ganggu target pertumbuhan ekonomi. Tentu pada pos-pos yang tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Mardani lewat akun media sosialnya, Selasa (17/3/2026).
Ia mencontohkan keberhasilan Susi Pudjiastuti saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penghematan anggaran.
Dengan jumlah kementerian/lembaga yang saat ini hampir mencapai 50, Mardani meyakini akan banyak belanja anggaran yang bisa dipangkas.
“Zaman Bu @susipudjiastuti menghapus kata ‘sosialisasi’ dalam satu kementerian bisa menghemat puluhan miliar. Sementara saat ini ada hampir lima puluh kementerian. Belum lagi berbagai pos anggaran untuk kajian. Contoh lain zaman Pak Ahok di DKI, melototi anggaran hingga satuan tiga bisa menghemat hampir dua triliun di satu Pemda,” ujar dia.
Intinya, kata Mardani, sudah saatnya Prabowo merombak secara total belanja anggaran kementerian/lembaga. Pemerintah harus berani memangkas anggaran dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat.
“Ini saatnya Pak Presiden @prabowo melakukan bedah total format dan pola anggaran, khususnya yang alokasinya besar. Memotong secara sukarela berbagai kegiatan di pemerintah pusat dan daerah, lalu mengalihkannya kepada rakyat, adalah langkah yang berani dan berpihak,” ujarnya.
“Presiden Donald Trump dengan Elon Musk dan DOGE (Department of Govt. Efficiency) melakukan itu dalam bentuk yang ekstrem. Tapi semua opsi bisa dicoba, agar pengeluaran pemerintah menjadi ramping dan anggaran diberikan pada guru, pengawai golongan rendah dan daerah,” pungkas Mardani.
(War/rilpolitik)
