JAKARTA, Rilpolitik.com – Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) marak terjadi di beberapa wilayah, seperti di Mojokerto dan Grobogan. Sebanyak 411 orang diduga keracunan MBG di Mojokerto dan 803 orang di Grobogan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. “Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Yahya menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, kata dia, BGN telah menetapkan target zero accident pada 2026.
“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” ujarnya.
Yahya pun meminta BGN memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang lalai menjalankan SOP. Dia menilai sanksi diperlukan sebagai bentuk evaluasi sekaligus peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” ujar dia.
“Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” sambung dia.
Yahya juga mendorong BGN menggelar pertemuan rutin dengan SPPG. Menurut dia, pertemuan itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjalankan SOP.
“Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” tuturnya.
