PDIP Ingatkan KPK Dugaan Korupsi Anak dan Mantu Jokowi

JAKARTA, Rilpolitik.com – Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam memberantas rasuah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Guntur terkait status tersangka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga melibatkan Harun Masiku

Mulanya, Guntur menegaskan Hasto akan kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu taat hukum. Akan mengikuti prosedur yang ada dan juga akan kooperatif,” jata Guntur dalam unggahan video di akun media sosial X dikutip pada Minggu (5/1/2025).

Meski begitu, Guntur meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Ia mengingatkan KPK terkait laporan dugaan korupsi terhadap anak dan mantu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini tak kunjung diproses.

“Kami minta KPK juga jangan tebang pilih. Jangan hanya agresif kepada mengkriminalkan Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus-kasus yang lain, laporannya Ubedillah Badrun yang dosen UNJ terkait dugaan korupsinya anak-anak Jokowi, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri yang menyebut namanya Bobby (mantu Jokowi) terkait dugaan ekspor biji nikel, kemudian juga Blok Medan dan sebagainya Itu itu kapan juga diusutnya?” ungkapnya.

“Nah itu menurut kami ini ada upaya untuk melakukan tebang pilih, ya karena bagi kami ini adalah motif politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Guntur berbicara terkait peluang KPK menahan Hasto usai berstatus tersangka. Guntur justru mengungkap bahwa saat ini ada lebih dari 40 orang tersangka tetapi tidak ditahan oleh KPK.

“Soal penahanan, kalau saya membaca-baca di sini Mbak ya, itu ada 40 lebih orang yang sudah menjadi tersangka KPK sampai sekarang itu tidak ditahan,”

Menurut Guntur, jika KPK berambisi menahan Hasto justru semakin kuat dugaan adanya motif politik dalam proses hukum terhadap orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

“Jadi kalau tiba-tiba ya KPK sedemikian agresif mau menahan Sekjen PDI Perjuangan kami juga bisa mengatakan ini semakin kuat upaya kriminalisasi dan pesanan politik. 40 lebih itu orang tersangka ketika selama ini juga belum ditahan, kok tiba-tiba sangat agresif untuk menahan Sekjen PDI Perjuangan,” ujarnya.

“Jadi siapa yang memesan? Jadi kami bisa mempertanyakan ya terkait masalah ini,” imbuhnya.

Terlebih, kata Guntur, Komisioner KPK periode ini merupakan produk dari rezim sebelumnya, yaitu Jokowi.

“Masih ada kaitan antara Komisioner KPK ini dengan era yang disebut dengan edisi Ketua KPK era Jokowi. Jadi bagi kami ini akan lebih kuat soal motif politiknya daripada kasus-kasus hukum,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)