JAKARTA, Rilpolitik.com – Tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR RI periode 2024-2029 akan berakhir pada Oktober 2025.
Hal itu diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8/2025).
Dasco mengatakan, uang tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya akan diterima anggota dewan selama setahun, yakni mulai Oktober 2024 sampai Oktober 2025.
“Jadi, setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata Dasco.
Dasco menjelaskan, uang tunjangan Rp 50 juta per bulan selama setahun itu nantinya akan dipakai untuk kontrak rumah selama 5 tahun atau selama periode 2024-2029.
“Jadi, saya ulangi, bahwa anggota DPR itu menerima tunjangan perumahan setiap bulannya sebesar Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR lima tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029,” ujar dia.
Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, anggaran untuk rumah anggota dewan tidak cukup, sehingga dicicil selama setahun.
“Jadi, itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” katanya.
“Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun,” imbuh Dasco.
