Saidiman berharap ada pernyataan resmi dari PBNU yang menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Menunggu PBNU mengeluarkan statement resmi menolak Soeharto, sang diktator pelanggar HAM, dijadikan pahlawan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/11/2025).

Menurut Saidiman, NU tidak pantas mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sebab, kata dia, NU justru menjadi korban penindasan Soeharto pada masa Orde Baru (Orba).

“NU yang ditindas di masa Orde Baru tidak pantas mendukung penindasnya sebagai pahlawan,” ujarnya.

Diketahui, Soeharto dipastikan akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Gelar itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (10/11/2025). Pengumuman bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November.

Kepastian Soeharto sebagai Pahlawan Nasional disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, ada 10 orang yang akan diumumkan sebagai pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini.

“Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo menilai sepuluh orang itu telah berjasa kepada bangsa sehingga layak diberi gelar pahlawan nasional.

“Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.

(War/rilpolitik)

Artikel Pengamat: NU Tak Pantas Dukung Penindasnya Jadi Pahlawan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kementerian baru ini dipimpin oleh Menteri Moch Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025).

Pembentukan kementerian yang khusus melayani umat Islam yang hendak beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci Mekkah ini mendapat kritik dari pengamat politik, Saidiman Ahmad.

Dia menilai pembentukan kementerian untuk mengurusi ibadah satu agama tertentu saja tidak sesuai dengan prinsip negara demokratis.

Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan perlakuan istimewa terhadap kelompok agama tertentu.

“Katanya demokratis, tapi negara bikin kementerian ibadah untuk satu agama saja. Ini bentuk favoritisme,” kata Saidiman dalam unggahannya di akun X miliknya dikutip Selasa (9/9/2025).

Sebagai informasi, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

(War/rilpolitik)

Artikel Saidiman Kritik Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah: Ini Bentuk Favoritisme pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pengamat politik, Saidiman Ahmad mengkritik keras pidato Jokowi itu. Saidiman menilai Jokowi tak sensitif terhadap gonjang-ganjing politik yang terjadi belakangan ini.

Bahkan, Saidiman melabeli Jokowi sebagai presiden paling maruk dan tak punya malu yang pernah dimiliki Indonesia.

Saidiman mengatakan, mahasiswa dan masyarakat sipil sedang melakukan demonstrasi besar-besaran menentang pembegalan demokrasi. Demonstrasi berlangsung di seluruh kota di Indonesia bahkan di luar negeri.

“Sementara orang ini (Jokowi) masih cengengesan bicara bagi-bagi kekuasaan. Bahkan itu untuk periode pemerintahan selanjutnya. Benar-benar tidak tahu malu,” kata Saidiman melalui akun X @saidiman dikutip rilpolitik.com pada Sabtu (24/8/2024). Saidiman mengunggah potongan video pidato Jokowi meminta Gerindra untuk menambah jatah menteri dari PAN.

Saidiman pun menyebut Jokowi sebagai paling maruk di Indonesia. Dia juga mengaku malu karena pernah mendukungnya.

“Ini adalah presiden yang paling tidak sensitif dan mungkin paling maruk yang pernah dimiliki Indonesia. Malu saya pernah mendukung orang ini,” pungkasnya.

Diketahui, sejak Kamis (22/8/2024), terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia, terutama di Jakarta. Massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, buruh, akademisi, hingga akademisi itu menolak upaya DPR dan pemerintah merevisi UU Pilkada untuk menganulir Putusan MK Nomor 60/2024 dan 70/2024.

Revisi UU Pilkada ini diyakini banyak pihak sebagai upaya rezim untuk mengakomodir anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep agar bisa maju Pilkada 2024.

(War/rilpolitik)

Artikel Jokowi Dianggap Sebagai Presiden Paling Maruk dan Tak Punya Malu, Kenapa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemberian IUP ke Ormas. Salah satunya, karena dianggap berjasa memerdekakan Indonesia.

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik, Saidiman Ahmad mempertanyakan alasan tersebut. Sebab, katanya, orang-orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia pada umumnya sudah meninggal dunia.

Dia juga menyebut pengelola Ormas saat ini sudah beda generasi dan tidak pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Ormas mau dikasih izin pengelolaan tambang karena berjasa memerdekakan Indonesia. Lha yang berjasa itu umumnya sudah meninggal. Yang kelola Ormas itu sekarang bukan orang-orang yang berjasa tadi. Lain orang. Fokus!” kata Saidiman dalam unggahannya di X dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Diketahui, rencana pemberian IUP ke Ormas akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut beleid pada Pasal 75 A yang berbunyi (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan pemberian secara prioritas kepada badan usaha swasta. (2) Ketentuan mengenai pemberian secara prioritas kepada badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan adanya revisi aturan tersebut, ormas maupun organisasi keagamaan akan memiliki kesempatan untuk mengelola tambang.

(Su/rilpolitik)

Artikel Alasan Pemberian Izin Tambang ke Ormas Dipertanyakan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Saidiman menilai, aparat yang terlibat dalam kegiatan razia itu seharusnya dihukum atau dipensiunkan lebih cepat.

“Aparat yang menutup usaha orang secara semena-mena ini mestinya dihukum atau dipensiunkan dini,” kata Saidiman melalui akun X pribadinya, @saidiman dikutip Sabtu (16/3/2024).

Menurut Saidiman, Satpol PP yang merazia warung makan itu gagal memahami kejahatan dan pelanggaran hukum.

“Mereka memiliki persoalan yang sangat mendasar. Mereka tidak paham kejahatan dan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan buka warung makan di siang hari walaupun bulan Ramadan bukan pelanggaran hukum, apalagi dianggap sebagai kejahatan.

“Buka warung makan bukan pelanggaran hukum apalagi kejahatan,” tegas dia.

Diketahui, Satpol PP Pandeglang merazia rumah makan yang buka siang hari di bulan Ramadan. Ada sembilan rumah makan yang terjaring razia pada Rabu (13/3/2024).

Kasi Operasi dan Pengendalian Masa Satpol PP Pandeglang Ucu Sukarya mengatakan, razia itu dilakukan berdasarkan surat edaran nomor 730/91-POLPP/III/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.

Ia juga mengatakan razia itu didasari dengan adanya laporan masyarakat, yang terganggu oleh adanya rumah makan yang buka pada siang hari di bulan Ramadan.

“Hasil dari laporan masyarakat banyak yang masuk, mohon segera ditindak, jangan sampai dari awal seperti itu (buka siang hari),” katanya.

Ucu pun mengancam akan menyegel tempat usaha makanan jika masih membandel buka pada siang hari.

“Kita persuasif saja dulu, khawatir dia belum tahu tentang aturan yang ada di Pandeglang. Kalau terus-terusan berjualan ya otomatis kita segel,” ucapnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Saidiman Ahmad Kecam Aksi Satpol PP Pandeglang Razia Restoran di Bulan Ramadan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pada Pilpres 2024 pun, pasangan calon (paslon) usungan PKS juga dipastikan kalah lagi. Ironisnya, capres dan cawapres PKS 2024 dikalahkan oleh capres yang sudah dua kali didukung PKS pada dua Pilpres sebelumnya, yakni Prabowo Subianto.

Sebab itu, Saidiman menyebut PKS berpotensi menjadi oposisi abadi atau dia menggunakan istilah oposisi abada.

“Yang menarik itu PKS. Dua kali dukung Prabowo dan kalah melulu. Giliran tidak dukung, Prabowo menang,” kata Saidiman melalui akun X resminya, @saidiman pada Senin (26/2/2024).

Menurut Saidiman, PKS tidak pernah diajak bergabung dengan pemerintah selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Waktu Prabowo masuk kabinet, PKS tidak diajak. Mereka akhirnya bersama Demokrat menjadi oposisi. Ketika Demokrat masuk kabinet, mereka juga tidak diajak,” ujar dia.

Saidiman pun meyakini PKS juga tidak akan dilibatkan pada pemerintahan baru yang akan datang di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin.

“Pada pemerintahan mendatang, belum terlihat tanda-tanda mereka akan diajak bergabung ke dalam koalisi istana. Dan kayaknya seterusnya tidak akan diajak gabung pemerintah. Oposisi abada,” tukasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Pernah Diajak Gabung Pemerintah, Pengamat Sebut PKS Jadi Oposisi Abadi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Beberapa hari sebelum mencuat berita tentang pasangan Anies – Muhaimin, sejumlah petinggi PKB mempersoalkan perubahan nama Koalisi Kabangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju yang terjadi begitu tiba-tiba tanpa pembicaraan khusus dengan PKB sebelumnya,” kata Saidiman melalui akun X resminya, @saidiman pada Senin (4/9/2023).

Saidiman menilai wajar jika PKB kecewa dan akhirnya keluar dan bergabung dengan koalisi Anies Baswedan.

“Wajar kalau kemudian terlihat nada kecewa bahkan mungkin semacam perasaan dilecehkan pada PKB,” ujarnya.

Saidiman menjelaskan, KKIR itu merupakan gagasan PKB dan Gerindra sebelum bergabungnya Golkar, PAN, dan PBB.

“Dalam koalisi KKIR itu, ada kata Kebangkitan yang mewakili nama PKB. Kalau nama koalisi itu serta merta diubah tanpa menimbang PKB, itu sedikit banyak seperti menginjak harga diri,” jelas Saidiman.

Saidiman mengatakan, PKB bukan partai kemarin sore. Menurutnya, PKB adalah salah satu partai besar yang menguasai 10 persen kursi di parlemen.

“Mereka juga sudah ada dalam pemerintahan sejak Reformasi. Mereka juga menjadi pemenang Pemilu presiden empat kali berturut-turut. Menganggap PKB partai kecil yang bisa diabaikan adalah kesalahan besar,” beber Saidiman.

Selain itu, lanjut Saidiman, dukungan PKB terhadap Prabowo tidak gratis. PKB membawa nama Cak Imin untuk jadi Cawapres Prabowo. Namun, katanya, sepanjang setahun lebih PKB bersama Gerindra tak ada signal atau tanda-tanda Prabowo akan menjadikan Muhaimin Cawapres.

“Yang terjadi kemudian Golkar dan PAN masuk dan masing-masing membawa nama bakal calon wakil presiden. Ini membuat PKB dan Muhaimin kian terdesak di poros Prabowo,” ungkapnya.

Sebab itu, kata Saidiman, mungkin saja langkah politik PKB bergabung dengan Anies adalah bentuk reaksi pada Prabowo yang seolah tidak memberi penghargaan yang pantas untuk partai berbasis kaum Nahdliyyin itu.

“Sangat mungkin PKB merasa terkhianati. Amat sangat mungkin ada harga diri yang sudah terinjak,” katanya.

Diketahui, Muhaimin Iskandar secara mengejutkan muncul sebagai bakal Cawapres Anies Baswedan. Padahal, hampir tidak pernah ada wacana sebelumnya Anies akan berpasangan dengan Muhaimin.

Anies selama ini lebih banyak diisukan akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Deklarasi pun sudah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Deklarasi dilakukan oleh dua partai, yaitu Nasdem dan PKB.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Kata Pengamat Soal PKB Keluar dari Koalisi Prabowo: Ada Harga Diri yang Terinjak pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ada yang memberi pujian tinggi pada Prabowo Subianto karena dianggap membuka diri dan berusaha merangkul kelompok yang dulu menjadi lawan politiknya,” kata Saidman melalui akun Twitternya, @saidiman pada Jumat (18/8/2023).

Salah satu peristiwa yang dianggap fenomenal, kata Saidiman, adalah kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI merupakan salah satu partai yang sangat keras mengkritik Prabowo.

“Pujian ini semakin meninggi ketika Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB mengusung Prabowo sebagai calon presiden,” tutur Saidiman.

Besarnya dukungan terhadap Prabowo dianggap sebagai bukti keterbukaan Menteri Pertahanan itu menerima siapa saja untuk sama-sama berjuang pada Pilpres 2024.

Berbeda dengan PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dinarasikan tertutup bahkan menyeleksi partai yang hendak mendekat. Pada pokoknya PDI Perjuangan dianggap dikucilkan partai-partai besar karena sikapnya yang tertutup.

“Prabowo dianggap merangkul, PDI Perjuangan memukul. Kira-kira begitu narasi yang mereka bangun,” papar Saidiman.

Saidiman mengatakan, pujian terhadap Prabowo itu samgat berlebihan dan tidak tepat. Satu hal fundamental dan mungkin tidak disadari, katanya, PDI Perjuangan merupakan pemenang Pemilu legislatif dan presiden sekaligus.

Menurutnya, PDIP justru yang sebenarnya merangkul Gerindra dan Prabowo masuk ke dalam koalisi pemerintahan meskipun mereka sebelumnya berhadapan.

“PDI Perjuangan merangkul lawan politik setelah mereka menang Pemilu. Merangkul Gerindra dan Prabowo atau tidak, tidak akan membuat posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu menjadi batal,” tuturnya.

Sementara Prabowo, lanjutnya, tindakan merangkul yang dia lakukan adalah dalam rangka memperluas dukungan untuk masuk ke kekuasaan.

“Bagi yang sedang maju dalam pemilihan, adalah hal yang sangat wajar jika dia mencari dukungan seluas-luasnya. Itu bukan soal dia terbuka atau tidak, tapi memang seharusnya begitu,” katanya.

“Sikap terbuka atau tidak, berjiwa merangkul atau tidak, bukan ditentukan di masa kampanye penggalangan massa. Karakter itu justru dibuktikan di luar masa pemilihan umum,” imbuhnya.

Saidiman juga tidak setuju bergabungnya Prabowo ke kabinet dianggap sebagai sebuah sikap legowo Prabowo. Menurutnya, siapapun pasti mau ditawari jabatan menteri.

“Itu bukan sikap legowo. Legowo itu artinya mengakui keunggulan lawan di hari pertama anda terlihat kalah, bukan malah sujud syukur seolah-olah menang dan kirim massa ke Bawaslu. Diajak jadi menteri sih siapa yang nolak?” sindir Saidiman.

(Abn)

Artikel Ini Kata Pengamat Soal Siapa yang Lebih Terbuka: PDIP atau Prabowo? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“PDI Perjuangan sudah memenangkan pemilihan umum legislatif dan presiden dua kali berturut-turut. Sekarang pun kelihatannya atau besar potensinya akan kembali keluar sebagai pemenang,” kata Saidiman melalui akun Twitternya, @saidiman pada Selasa (15/8/2023).

Sebab itu, kata Saidiman, wajar jika ada banyak upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pada Pemilu 2024.

“Salah satu caranya adalah berusaha memisahkan PDI Perjuangan dengan kader terbaiknya: Joko Widodo,” ujar Saidiman.

Menurut Saidiman, upaya memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan massif dilakukan melalui narasi seolah-olah koalisi besar di luar PDI Perjuangan adalah inisiatif Presiden Joko Widodo.

“Seolah-olah sedang terjadi pertarungan politik antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Dibangun narasi bahwa koalisi besar di luar PDI Perjuangan itu adalah inisiatif Jokowi,” tutur Saidiman.

Padahal, lanjut Saidiman, baik Jokowi maupun ketua-ketua partai itu menyatakan mereka independen dalam memutuskan kerja sama politik.

Sebelumnya, dua partai parlemen, Golkar dan PAN, menyusul Gerindra dan PKB mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Dengan tambahan dukungan dua partai ini, Prabowo menjadi bakal capres yang mendapat dukungan partai parlemen terbanyak di antara 2 bakal capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Total dukungan terhadap Prabowo saat ini mencapai 46,09 persen dari total jumlah kursi parlemen. Artinya, koalisi Prabowo sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.

Banyaknya partai yang merapat ke Prabowo ini memunculkan spekulasi bahwa dukungan tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Pasalnya, Prabowo dan pendukungnya selama ini selalu mengklaim sebagai tim Jokowi yang akan melanjutkan kerja-kerjanya di masa yang akan datang.

Ditambah lagi, Presiden Jokowi menunjukkan gelagat mengendorse Prabowo Subianto dalam bebedapa kali kesempatan.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas membantah dukungannya terhadap Prabowo adalah arahan dari Jokowi. Ia menegaskan, ksputusan itu diambil secara demokratis.

“Jadi ini putusan kita bersama, bareng-bareng. Sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi,” tegas Zulhas usai mendeklarasikan dukungan ke Prabowo di

Jokowi sendiri juga sudah angkat bicara terkait dukungan Golkar dan PAN. Ia menegaskan tidak ikut campur putusan politik anggota koalisinya. Menurutnya, urusan koalisi dan dukungan capres-cawapres merupakan ranah partai politik.

“Ya itu urusannya partai-partai-lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai,” ujarnya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

(Abn)

Artikel PDIP Diproyeksikan Hattrick, Wajar Jika Ada Upaya Menjatuhkan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dari tiga nama yang paling populer sebagai bakal calon presiden, hanya ada dua yang terlihat lebih jelas memiliki visi dan misi: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo,” kata Saidiman melalui akun Twitternya, @saidiman pada Jumat (11//8/2023).

Pernyataan itu Saidiman sampaikan merespon ucapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut rakyat harus tahu visi dan misi capres yang mereka pilih.

Saidiman menjelaskan, visi-misi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampak jelas karena keduanya masing-masing mangusung jargon perubahan dan keberlanjutan.

“Anies membawa semangat perubahan, sementara Ganjar merepresentasikan keberlanjutan kebijakan sekarang,” ujarnya.

Sementara capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak jelas apakah melanjutkan atau mengubah seperti halnya Ganjar dan Anies.

“Prabowo ada di antara keduanya alias kurang jelas mau ngapain,” tukasnya.

Sebelumnya, SBY dalam acara, “Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY”, SBY mengimbau rakyat Indonesia untuk mengetahui visi hingga pemikiran capres yang hendak dipilih pada Pilpres 2024.

“Saya harus menggaris bawahi, rakyat Indonesia ketika harus memilih pemimpin-pemimpin mereka harus mengerti apa visi, solusi, dan pemikiran calon pemimpin itu,” kata SBY pada Kamis (10/8/2023).

Hal ini SBY sampaikan agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin bangsa. Di sisi lain, untuk mengetahui calon pemimpin yang hendak dipilih.

“Mengapa? Agar tidak salah pilih, agar tidak seperti memilih kucing dalam karung yang tidak mengerti seperti apa kucing itu,” ucap SBY. (Abn)

Artikel Respon SBY, Saidiman Sebut Hanya 2 Bacapres yang Punya Visi-Misi Jelas pertama kali tampil pada Rilpolitik.