Alex mengatakan, penggantian istilah tersebut dilakukan menyusul adanya salah paham wacana penghapusan OTT yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak.

“Sudah saya instruksikan pakai (istilah) kegiatan penangkapan yang didahului dengan penyelidikan. (Istilah) itu lebih pas,” kata Alexander.

Alex mengungkapkan istilah OTT merupakan ciptaan media setiap kali KPK menciduk koruptor. Dia mengatakan, istilah dalam KUHAP adalah tertangkap tangan, bukan OTT.

Penangkapan itu sendiri telah melalui serangkaian proses. Dimulai dari proses penyelidikan melalui penerbitan surat perintah. Penyelidikannya dilakukan dengan pengawasan dan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat.

“Alat buktinya sudah cukup ada informasi akan ada penyerahan uang, ujung dari penyelidikan itu, istilahnya kegiatan penangkapan. Bukan tangkap tangan,” ucapnya.

Karena hanya beda istilah, operasi penangkapan terduga koruptor tetap dilakukan KPK. Hanya, tetap ada proses sebelum eksekusinya.

“Kalau ini bukan seketika. Karena ada proses. Ada kegiatan dan operasi untuk menangkap yang bersangkutan,” tegasnya.

Artikel KPK Ganti Istilah Operasi Tangkap Tangan Jadi ‘Kegiatan Penangkapan’ pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Aku baru dapat laporan (benar ada OTT di Bengkulu),” Alex pada Minggu (24/11/2024).

Alex menuturkan ada tujuh pejabat yang terjaring OTT. Hanya saja, masih belum merinci identitas mereka.

“Ada 7 orang diamankan. Detailnya baru nanti sore dipaparkan,” tuturnya.

Kabar yang beredar, salah satu pejabat yang diamankan KPK adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Ia dikabarkan sudah tiba di tiba di Polresta Bengkulu pada Sabtu (23/11) sekitar pukul 23.15 WIB.

Artikel KPK Tangkap Tangan 7 Orang di Bengkulu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait laporan tersebut, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap Alex.

“Nanti akan dischedulkan oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mengundang klarifikasi yang bersangkutan,” kata Ade saat dihubungi wartawan, Senin (30/9/2024).

Laporan kepada Alex Marwata di Polda Metro Jaya terdaftar pada 23 Maret 2024. Dia dilaporkan terkait pertemuan dengan Eko Darmanto yang merupakan pihak berperkara di KPK.

Ade menyampaikan telah memeriksa belasan saksi terkait pelaporan kepada Alex. Eko Darmanto juga telah dimintai keterangan. Ade mengatakan pihaknya segera menyusun rencana untuk memanggil Alex selaku terlapor.

“Nanti akan kita akan update (pemanggilan Alex),” jelasnya.

Sementara itu, Alex sendiri telah buka suara terkait laporan tersebut. Dia mengaku pertemuan dengan Eko Darmanto terjadi sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan.

“Pertemuan sebelum ada sprinlidik. Jadi belum ada perkara,” ujar Alexander kepada wartawan, Minggu (29/9/2024).

Artikel Polisi Segera Panggil Wakil Ketua KPK Alex Marwata, Kasus Apa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman merespons pernyataan Alex yang menyebut KPK sudah tidak ditakuti lagi.

“Khusus untuk Alexander Marwata memang ini salah satu orang yang berkontribusi terhadap kerusakan di internal KPK. Menjabat 2 periode, padahal kinerjanya juga dipertanyakan, dari awal juga banyak kebijakan maupun sikap pribadi dari Alexander Marwata yang dipertanyakan,” kata Zaenur, kepada wartawan, Kamis (27/9/2024).

Zaenur meminta Alex tidak meratapi kegagalannya memimpin KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Menurutnya, Alex perlu menunjukkan keberanian dan keberpihakannya kepada pemberantasan korupsi di sisa masa jabatannya.

“Alexander Marwata tunjukkan lah keberanian, tunjukkan keberpihakan kepada pemberantasan korupsi, itu tangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekuasaan, misal ya kasus dugaan gratifikasi Kaesang. Tunjukkan keberanian di akhir masa jabatan, tunjukkan independensi, lawan segala macam bentuk intervensi, itu kalau mau menunjukkan patriotisme di akhir masa jabatan,” ucapnya.

Ke depan, Zaenur mendorong agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dikembalikan ke jalur yang benar. Yaitu KPK dikembalikan menjadi lembaga yang independen dengan cara merevisi kembali UU KPK.

“Memang untuk dapat mengembalikan situasi pemberantasan korupsi ke rel yang benar, mengembalikan KPK yang paling penting menurut saya adalah dengan mengembalikan independensi KPK. Caranya gimana? Revisi kembali UU KPK, itu mulai dari kepegawaian dan seterusnya,” imbuhnya.

Artikel Pukat UGM Sebut Alex Marwata Berkontribusi Rusak KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Alex meminta Kaesang untuk membawa bukti-bukti untuk membuktikan bahwa penggunaan jet pribadi itu bukan gratifikasi seperti yang sedang ramai di media sosial belakangan ini. Bukti itu bisa berupa transfer atau pembayaran.

“Jadi clear dong (gratifikasi atau bukan),” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).

“Jadi tidak sekadar deklarasi, tapi bukti juga, supaya masyarakat yang mempertanyakan, di media sosial yang ramai, jadi tercerahkan,” sambung dia.

KPK mempersilakan Kaesang mendeklarasikan atau memberi keterangan kepada publik soal penyewaan jet pribadi itu sebelum dipanggil KPK untuk klarifikasi. Alex menjelaskan mekanisme pemanggilan Kaesang merupakan prosedur yang memang berlaku di lembaga antirasiuah itu.

“Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang. Kalau terkait dengan laporan penerimaan-penerimaan, lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, kami mengundang,” tuturnya.

KPK juga mengatakan Ketua Umum PSI itu bisa berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan jika penggunaan jet pribadi merupakan bagian dari bisnis atau fasilitas dari perusahaan.

“Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, berarti itu adalah bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Pajak,” ucap dia.

Ketika nanti ada laporan pajak, kata Alex, bisa dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tersebut. “Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu,” pungkasnya.

Diketahui, publik mempertanyakan asal muasal fasilitas mewah berupa penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono dalam pelesirannya ke Amerika Serikat. Banyak yang curiga bahwa jet pribadi itu merupakan gratifikasi dari pengusaha.

Artikel KPK Minta Kaesang Buktikan Jika Jet Pribadi Bukan Gratifikasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Saat ini, KPK kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, tersangka baru ini berjumlah 12 orang.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Namun, Alex tidak merinci siapa saja pihak yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Hanya saja, menurut Alex, dari 11 tersangka baru itu, ada 4 orang yang berstatus sebagai anggota DPRD Jatim.

“Dari anggota DPRD 4 orang kalau enggak salah,” tutur Alex.

Alex juga menuturkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman anggota DPRD Provinsi Jatim. Hal ini sebagai upaya mengumpulkan barang bukti guna melengkapi berkas perkara.

“Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti,” tutur Alex.

Sebagai informasi, kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022.

Saat itu, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap.

Sahat menerima suap untuk mengusulkan Pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh.

Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya.

Sahat didakwa menerima suap 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Artikel KPK Tetapkan 12 Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, 4 Orang Anggota DPRD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Boyamin merespon pernyataan Ketua KPK Alexander Marwata yang sesumbar sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku dan tinggal menangkap saja dalam sepekan ke depan.

Menurut Boyamin, KPK sebaiknya langsung tangkap saja Harun Masiku jika sudah diketahui lokasinya.

“Apapun saya tetap mendukung KPK untuk menuntaskan perkara ini dengan menangkap Harun Masiku. Tapi juga dengan cara benar dan tidak terlalu bombastis, terlalu ramai-ramai, tangkap aja udah, kalau ini kan menjadi drama. Soal nyita lah, manggil orang, masa mau nangkap orang malah manggil orang, ya kabur lah yang dicari,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Selasa (11/6/2024).

Boyamin pesimistis KPK akan berhasil menangkap Harun Masiku.

“Apalagi ngomong sudah ditemukan tempatnya, pekan ini akan ditangkap, ya bikin ketawa aja, tangkap tangkap aja, saya yakin ini banyak gagalnya,” ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut lokasi Harun Masiku sudah diketahui. Dia berharap Harun Masiku ditangkap dalam waktu sepekan ini.

“Saya pikir sudah (ada indikasi diketahui lokasi Harun Masiku), (oleh) penyidik,” kata Alex.

Artikel Soal Kasus Harun Masiku, MAKI Minta KPK Tak Banyak Drama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Peneliti ICW Diky Anandya menilai pelaporan terhadap pimpinan KPK itu harus dicermati lebih lanjut. Sebab, pertemuan itu dalam rangka aduan masyarakat dan Alexander didampingi oleh staf Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK atas sepengatahuan pimpinan KPK lainnya.

“Jika keterangan KPK benar, maka kepolisian keliru menerapkan Pasal 36 huruf a UU KPK,” kata Diky pada Selasa (23/4/2024).

Kemudian, Diky mengatakan, berdasarkan aturan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Nomor 2 Tahun 2021, bahwa insan KPK memang dilarang bertemu dengan pihak berperkara. Dengan itu, dia meminta KPK menegaskan bahwa saat pertemuan itu Eko Darmanto belum dibidik kasus.

“Memang, satu sisi, pasal itu jika dimaknai dari sudut pandang gramatikal memberikan kesan bahwa pertemuan dengan pihak berperkara dilarang dengan alasan apapun. Akan tetapi, bila merujuk pada Bab I angka 10 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021, di sana disebutkan bahwa setiap insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung,” katanya.

“Berdasarkan kondisi demikian, maka Polda Metro Jaya sepatutnya tidak melanjutkan proses hukum terhadap Alex,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ICW meminta KPK membeberkan dugaan korupsi yang dilaporkan Eko Darmanto ke Alexander. ICW menduga ada upaya pengendapan kasus yang dilaporkan itu.

“Masih terkait isu ini, kami mendorong KPK untuk menyampaikan perkembangan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang pada bulan Maret tahun 2023 dilaporkan oleh Eko. Bila belum ada perkembangan, kami menduga keras ada pihak di internal KPK, tepatnya jajaran struktural penindakan, yang menginginkan agar laporan tersebut diendapkan begitu saja,” katanya.

Artikel ICW Sebut Polda Metro Keliru Proses Pelaporan Terhadap Pimpinan KPK Alexander pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya belum dipanggil, baru staf yang diundang untuk klarifikasi,” ucap Alex kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Pertemuan antara Alex dengan Eko terjadi pada Maret 2023. Sementara Eko Darmanto dijerat KPK sebagai tersangka pada Desember 2023.

“Betul, saya bertemu ED (Eko Darmanto) di kantor didampingi staf dumas dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya. Waktunya sekitar awal Maret 2023,” kata Alex.

“ED melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam importasi emas, hape dan besi baja,” imbuhnya.

Eko diketahui menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dimulai pada 2007. Hingga 2023, Eko juga sempat menduduki beberapa jabatan strategis, seperti Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I (Surabaya), dan Kepala Subdirektorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

Nama Eko Darmanto mencuat ke publik setelah kerap memamerkan kekayaannya ke publik. KPK kemudian melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eko hingga kini kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Eko disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Pernah Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Jogja, Pimpinan KPK Alexander Dipolisikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan cerita tersebut. Menurutnya, Agus sudah pernah menceritakan permintaan Jokowi itu ke pimpinan KPK lainnya.

“Ya Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan,” kata Alexander pada Jumat (1/12/2023)

Alexander merupakan wakil ketua KPK juga saat Agus Rahardjo menjabat Ketua. Alexander kemudian mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK berikutnya, kemudian lolos di DPR sehingga menjabat sampai saat ini.

Alexander memastikan KPK menolak permintaan Jokowi. Pasalnya, tak ada dasar hukum untuk menghentikan pengusutan kasus Setya Novanto karena KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

“Ditolak (permintaan presiden), karena sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. KPK juga sudah mengumumkan tersangka,” kata Alex.

Sebelumnya, Agus Rahardjo membongkar cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, Presiden Jokowi pernah marah besar saat KPK mengusut keterlibatan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Agus mengungkapkan, dirinya pernah dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi. Saat itu, katanya, Jokowi marah besar dan meminta agar kasus Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP dihentikan.

“Waktu saya masuk itu (ke ruang pertemuan) beliau (Jokowi) sudah teriak ‘hentikan’, kan saya heran, ‘hentikan, yang dihentikan apanya’. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu dalam kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” kata Agus menceritakan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara dikutip dari tayangan Kompas TV pada Jumat (1/12/2023).

Agus saat itu sudah merasa heran. Sebab, komisioner KPK yang dipanggil ke Istana hanya dia sendiri.

“Jadi saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendiri. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang mesjid kecil itu,” ungkap Agus.

Artikel KPK Benarkan Jokowi Pernah Minta Hentikan Kasus Setya Novanto pertama kali tampil pada Rilpolitik.