STIE Dharma Bumiputra: Menatap ke Depan

Oleh: Hafid Abbas
Rektor STIE Dharma Bumiputra 2008-2020

---

Pada 20 Mei 2026 lalu, Indonesia memperingati hari kelahiran Angkatan Boedi Oetomo ke-118 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kesadaran kebangkitan nasional itu bermula dengan memperkenalkan sekolah sebagai wahana gerakan kebangsaan yang diarahkan untuk meningkatkan rasa harga diri kaum Bumiputera yang terjajah. Perasaan inilah kemudian yang menjadi daya pendorong yang amat besar dalam mekarnya perasaan kebangsaan. Dalam Anggaran Dasar Boedi Oetomo dirumuskan pada pasal 3: (1) usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya, (2) peningkatan pertanian, peternakan dan perdagangan, (3) kemajuan teknik dan kerajinan, (4) menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi, (5) menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, dan (6) hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam pembahasan program juga telah dibahas pembangunan perpustakaan rakyat dan pendidikan untuk perempuan.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila muncul prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, pada tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha – sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Atas idealisme merekalah sehingga perjuangan itu terus berproses tiada henti hingga kita meproklamirkan kemerdekaan bahkan eksistensi Asuransi Bumiputera dan Yayasan Pendidikan Bumiputra dapat disaksikan hingga hari ini.3

AJB Bumiputra Melintasi Beragam Zaman

Terlepas dari berbagai dinamika dan pasang surutnya perjalanan sejarahnya sejak era sebelum kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era orde baru, era reformasi hingga hari ini, AJB Bumiputra tetap eksis. Nilai-nilai keunggulan apa yang melekat pada dirinya sehingga berhasil melintasi perjalanan sejarahnya dengan tegar tanpa gejolak-gejolak sosial yang sulit teratasi.
Dalam kaitan ini, kelihatan ada dua hal yang menarik dipetik sebagai nilai-nilai keunggulan AJB Bumiputra.

Pertama adalah integritas moral dan idealisme kebangsaan yang melekat pada namanya, ‘‘Dharma Bumuputra.’’

Dari perspektif ontologi keilmuwan, sejak 8500 tahun lampau, kata ‘’dharma’’ sudah dikenal manusia dengan makna: cara menjalani kehidupan (way of life) atau kebaikan dan kebenaran moral dan praktek etika yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kata dharma sesungguhnya berasal dari bahasa Sansekerta dengan akar kata dhar yang berarti memegang (to hold) dan ma berarti ibu atau bumi atau alam raya (universe). Dengan perpaduan makna itu dharma diartikan sebagai hukum kehidupan. Dalam pandangan UNESCO (1995), dharma perguruan tinggi dimaknai tiga dimensi yakni ranah pendidikan dan pengajaran, ranah penelitian dan ranah pengabdian kepada masyarakat yang didefinisikan sebagai a community whose members, being fully committed to the principles of academic freedom, are engaged in the pursuit of truth, defense and promotion of human rights, democracy, social justice and tolerance in their own communities and throughout the world, and participate in instruction for genuine participatory citizenship and in building a culture of peace.

Warga kampus adalah masyarakat ilmiah yang mendharmabaktikan dirinya pada kebenaran, toleransi, keadilan sosial, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, mewujudkan warga Negara paritisipatoris dan membangun perdamaian dunia, dengan memegang teguh kaidah-kaidah kebebasan akademik.

Sedangkan kata ‘’Bumiputra’’ berasal dari Bahasa Sansekerta: bumi (earth) dan putra (son) yang berarti penduduk pribumi. Di Malaysia yang dimaksud Bumiputera adalah etnik Melayu, Jawa, Bugis dan Minang. Mereka disebut sebagai orang asli, terutama yang mendiami Semenanjung Malaka, Sabah dan Sarawak. Di Malaysia, pembangunan ekonomi dikelola sedemikian rupa untuk mengangkat taraf kehidupan kelompok Bumiputra yang dinilai amat tertinggal dari etnik China dan India. Di bidang pendidikan, bahkan sejak 1970 perlakuan khusus (affirmative action) sudah diberikan kepada mereka untuk mengejar ketertinggalannya. Perlakuan khusus itu diberlakukan karena dipicu oleh konflik sosial akibat adanya kesenjangan sosial antar-etnis yang terjadi pada 13 Mei 1969. Hasilnya ternyata amat menggembirakan, kalangan Bumiputra saat ini sudah dapat hidup sejajar dengan etmis lainnya.

Kedua adalah AJB Bumiputra mampu beradaptasi dengan segala dinamika dan tantangan zaman, mampu memelihara idealisme dan integritas moral yang telah melandasinya sejak awal kelahirannya, mampu menyatukan diri untuk terus melangkah dan bersinergai dengan pihak lain. Dengan nilai-nilai itulah yang telah mengantar AJB Bumiputra melintasi perjalanan sejarahnya yang demikian panjang. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kepemimpinan yang universal yang telah diangkat oleh Talcott Parson dalam bukunya The Social System (1951) yang disingkat dengan Teori AGIL.

Parsons mulai mengembangkan teori AGIL pada awal 1950-an dan memperkenalkannya secara lebih sistematis pada 1956 pada publikasinya Economy and Society. Teori ini menjelaskan bahwa setiap sistem sosial hanya dapat bertahan dan berkembang apabila memenuhi empat syarat utama: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L).

Pertama adalah kemampuan beradaptasi (Adaptation), yakni kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik teknologi maupun sosial. Pemimpin masa depan harus tanggap terhadap perubahan global dan mampu memanfaatkan inovasi tanpa kehilangan nilai moral.

Kedua adalah komitmen pada pencapaian tujuan (Goal Attainment), yakni kemampuan menetapkan visi besar yang melampaui zamannya, bukan sekadar tergoda oleh kepentingan sesaat. Keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama harus menjadi tujuan strategis pemimpin global.

Ketiga adalah kemampuan melakukan integrasi (Integration), yakni kemampuan membangun kolaborasi lintas budaya, lintas bangsa, lintas disiplin ilmu dan lintas peradaban. Dunia saat ini menuntut kerja sama internasional dan kepemimpinan yang inklusif.

Keempat adalah kemampuan merawat nilai-nilai kebesarannya (Latency atau Pattern Maintenance), yakni kemampuan menjaga dan mewariskan nilai-nilai moral, etika, serta fondasi sosial-budaya yang menjadi penyangga kehidupan bersama agar sistem sosial tetap stabil, bermakna, dan kondusif bagi kemajuan. Dalam perspektif ini, kemajuan suatu bangsa tidak cukup hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, kemajuan teknologi, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan nilai yang membimbing arah penggunaannya.

Tanpa landasan moral yang kokoh, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kehilangan orientasi kemanusiaannya. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sains yang tidak disertai tanggung jawab moral dapat melahirkan ketimpangan, eksploitasi, bahkan kehancuran peradaban. Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang memiliki integritas, empati sosial, rasa keadilan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Di sinilah pentingnya pattern maintenance: menjaga agar nilai-nilai luhur tetap hidup dan menjadi pedoman dalam menggunakan ilmu pengetahuan .

STIE Dharma Bumiputra: Belajar dari ESSA dan Harvard

Perspektif AGIL tersebut tampak nyata dalam reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Barack Obama di AS. Obama mewarisi undang-undang pendidikan No Child Left Behind dari pemerintahan George W. Bush yang menekankan prinsip “tidak boleh ada anak yang tertinggal.” Namun, pada Desember 2015 Obama menandatangani undang-undang Every Student Succeeds Act (ESSA), yang memperkuat arah reformasi pendidikan AS dengan memberi penekanan lebih besar pada kualitas, pemerataan kesempatan, akuntabilitas, dan pengembangan potensi setiap peserta didik.

Kepemimpinan Obama dalam pendidikan menunjukkan bahwa transformasi bangsa hanya mungkin terjadi apabila pendidikan dikelola dengan visi besar dan tata kelola yang kuat. Setidaknya terdapat enam pelajaran penting dari reformasi pendidikan Obama.

Pertama, menetapkan standar pencapaian yang tinggi. Obama percaya bahwa pendidikan tidak boleh sekadar menghasilkan lulusan rata-rata, tetapi harus mendorong setiap siswa mencapai potensi terbaiknya. Standar yang tinggi menjadi instrumen membangun daya saing bangsa dalam ekonomi global berbasis pengetahuan.

Kedua, memperkuat kelembagaan asesmen dan evaluasi pendidikan. Penilaian tidak lagi dipahami sekadar ujian administratif, melainkan alat strategis untuk memastikan apakah tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Dengan assessment yang kuat, negara dapat mengukur kualitas pembelajaran secara objektif dan melakukan intervensi kebijakan secara tepat.

Ketiga, memastikan tata kelola pendidikan berbasis akuntabilitas tinggi (good governance). Sekolah, pemerintah daerah, dan negara harus bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan. Transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, dan pengawasan berbasis data menjadi bagian penting dari reformasi tersebut.

Keempat, memperkuat kepemimpinan sekolah dan guru. Barack Obama menyadari bahwa mutu pendidikan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang memimpin dan menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum yang baik, gedung yang modern, atau teknologi yang canggih tidak akan menghasilkan pendidikan bermutu apabila guru tidak kompeten dan kepala sekolah tidak memiliki visi kepemimpinan yang kuat. Karena itu, Obama menempatkan guru dan kepala sekolah sebagai pusat utama reformasi pendidikan.

Dalam pandangan ini, guru bukan sekadar pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, melainkan pendidik yang membentuk karakter, cara berpikir, kreativitas, dan masa depan peserta didik. Sementara kepala sekolah bukan hanya administrator birokrasi, tetapi pemimpin perubahan (instructional leader) yang bertugas membangun budaya mutu, disiplin, inovasi, dan kolaborasi di lingkungan sekolah.

Kelima, menghadirkan well-rounded education, yakni pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, seni, olahraga, kepemimpinan, kemampuan sosial, dan kecakapan hidup. Pendidikan harus membentuk manusia utuh, bukan sekadar pekerja teknokratis.

Keenam, memperkuat pembiayaan pendidikan sebagai investasi strategis bangsa. Negara maju tidak pernah menganggap pendidikan sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun peradaban.

Testimoni dari Harvard University

Hubungan antara kepemimpinan nasional yang visioner dan keberhasilan institusi pendidikan tinggi dapat dilihat pada Harvard University. Reformasi pendidikan pada era Obama menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang mendorong universitas- universitas unggul berkembang secara berkelanjutan melalui budaya mutu, riset, inovasi, dan akuntabilitas.

Pada tahun fiskal 2025, Harvard memiliki endowment fund sebesar USD 56,9 miliar dengan anggaran operasional sekitar USD 6,8 miliar. Jika dikonversi dengan kurs sekitar Rp17.800 per dolar AS, total sumber daya yang dikelola universitas ini mencapai lebih dari Rp1.100 triliun. Angka tersebut menunjukkan betapa serius Harvard berinvestasi pada riset, inovasi, pengembangan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia.

Namun, kekuatan utama Harvard sesungguhnya bukan semata besarnya dana, melainkan kemampuannya menerjemahkan nilai-nilai AGIL ke dalam tata kelola pendidikan tinggi. Dalam aspek Adaptation, Harvard sangat adaptif terhadap perubahan global melalui investasi pada kecerdasan buatan, bioteknologi, dan riset multidisipliner. Dalam aspek Goal Attainment, universitas ini memiliki visi yang jelas untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan dunia.

Pada aspek Integration, Harvard membangun jejaring kolaborasi internasional yang kuat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat global. Sementara pada aspek Latency, Harvard mempertahankan tradisi akademik, etika ilmiah, integritas, dan budaya intelektual yang kuat sehingga kemajuan teknologi tetap diarahkan untuk kemaslahatan manusia.

Karena itu, keberhasilan Harvard tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara kepemimpinan nasional yang visioner dan tata kelola perguruan tinggi yang berbasis nilai. Harvard membuktikan bahwa universitas besar lahir bukan hanya dari besarnya dana, tetapi dari kemampuan memelihara budaya mutu, kepemimpinan moral, dan orientasi jangka panjang terhadap peradaban manusia. Tidak mengherankan jika universitas ini telah melahirkan lebih dari 150 penerima Nobel dan menjadi salah satu pusat peradaban akademik dunia.

Jika dibandingkan dengan total anggaran pendidikan Indonesia 2024 yang berkisar Rp79,9 triliun untuk seluruh jenjang pendidikan, tantangan Indonesia memang sangat besar. Namun, pelajaran terpenting bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana kepemimpinan nasional dan institusi pendidikan mampu membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, berorientasi mutu, terintegrasi, dan berakar pada nilai moral.

Pemimpin masa depan Indonesia, menurut perspektif AGIL, harus mampu beradaptasi dengan perubahan (A), menetapkan tujuan yang mengedepankan kepentingan kemanusiaan (G), membangun integrasi sosial dan profesional (I), serta mempertahankan nilai moral dan etika (L) sebagai dasar menuju pencapaian kebesarannya.

Menarik direnungkan tuturan Barack Obama: “Change is the product of educated and informed citizens.” Kutipan ini menegaskan bahwa perubahan besar suatu bangsa tidak lahir secara kebetulan, melainkan dari warga negara yang terdidik, tercerahkan, dan memiliki kesadaran moral. Pendidikan, dalam pandangan Obama, bukan sekadar sarana memperoleh pekerjaan, tetapi kekuatan utama untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, inovatif, dan berkeadaban. Karena itu, bangsa yang ingin maju harus menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk pemimpin masa depan yang cerdas sekaligus bernurani.