JAKARTA, Rilpolitik.com – Pengusaha sound horeg, Setyo Budi Mularso, akhirnya meminta maaf setelah memaki Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) dengan sebutan ‘goblok’ dalam acara talk show di salah satu stasiun televisi.
Budi mendatangi kantor MUI Jatim dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan pengurusnya pada Sabtu (12/9/2026).
Pria yang juga diketahui sebagai pengurus Relawan Gibran Penerus Jokowi (GPJ) itu mengaku ceroboh dan khilaf sehingga mengeluarkan pernyataan tidak pantas.
“Saya selaku pemilik Aeromax memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada MUI Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan para ulama seluruh Indonesia pada umumnya atas kecerobohan dan kekhilapan saya dalam berbicara dan mengucapkan kalimat yang kurang pantas kepada MUI Jawa Timur,” kata Budi dikutip rilpolitik.com dari video yang diunggah akun media sosial MUI Jatim, Minggu (13/9/2026).
Pengusaha asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, itu menegaskan dirinya bertanggung jawab atas ucapannya. “Saya sungguh-sungguh bertanggung jawab atas perkataan saya tersebut,” tegasnya.
Dia juga berkomitmen untuk mematuhi fatwa MUI Jatim terkait fatwa haram sound horeg. Serta berjanji akan memberikan edukasi kepada rekan-rekan sesama pengusaha sound horeg.
“Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi. Serta saya berkomitmen untuk memberikan edukasi teman-teman untuk yang berkaitan dengan sound horeg baik, satu, terkait suara, dua, dancer yang seronok, tiga, mengganggu kenyamanan, empat, menjual mengedarkan minuman keras, lima, dan mematuhi fatwa MUI Jawa Timur,” ucapnya.
Diketahui, Budi viral usai memaki MUI Jawa Timur dengan sebutan ‘goblok’. Makian itu disampaikan dalam sebuah acara talk show yang tayang di TV One pada Selasa (8/9/2026) malam.
Ucapan ‘goblok’ itu sebagai respons Budi dalam mengomentari fatwa haram sound horeg yang dikeluarkan MUI Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sebagai pembicara salah satunya adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Ma’ruf Khozin.
(Ah/rilpolitik)
















