Gibran Tinjau Antrean SPBU di Kalteng, Akbar Faizal: Sama Sekali Tak Membantu

JAKARTA, Rilpolitik.com – Politikus Akbar Faizal memberikan sindiran keras terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang tiba-tiba meninjau antrean panjang kendaraan di salah satu SPBU di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Akbar menilai tindakan Gibran meninjau antrean kendaraan di SPBU itu sama sekali tidak membantu memperbaiki masalah yang sedang terjadi.

“Kepada Sdr Wapres @gibran_tweet, berkunjung ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu,” kata Akbar lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com Sabtu (12/9/2026). Akbar mengunggah video aksi Gibran di SPBU.

Faizal menyebut aksi Gibran itu hanya mengulang gaya politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), saat menjabat sebagai Presiden.

Menurut Akbar, Gibran seharusnya lebih kreatif dan solutif dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Ini gaya politiknya Bapakmu. Anda kan milenial. Masak gini?” ujarnya.

Akbar menyarankan Gibran untuk memanggil menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari penyebab terjadinya antrean tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

“Kuajarkan caranya: Panggil Menteri @KementerianESDM, Kapolri, Menteri @KemenkeuRI dan K/L terkait. Tanyakan, Kenapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggungjawab apa, mana skala prioritas, dll,” saran Akbar.

Mantan anggota DPR RI itu juga meminta Gibran memikirkan solusi jangka pendek dan jangka menengah-panjang terhadap masalah tersebut.

“Lalu, buat skenario jangka pendek sambil merancang skenario menengah panjang. Lalu laporkan ke Presiden. Kawal skenario dengan ketat,” paparnya.

“Jika berhasil, jadikan skenario baku jika peristiwanya berulang. Jika gagal, cari cara baru. Reaksi yang cepat harus diutamakan, sebab warga makin tersiksa,” imbuhnya.

Masalah tersebut, lanjut Akbar, juga bisa jadi alat bagi Wapres untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja para menterinya.

“Catatan: jadikan kejadian ini bahan untuk mengukur kinerja menteri. Usulkan ke Presiden untuk ganti menteri gombal. Begini cara Wapres yang bisa membantu,” ujarnya.

“Berkunjung tanpa agenda penyelesaian seperti ini hanya menyenangkan kelompok pendukung Anda yang tak sabar menunggu 2029,” tutup Akbar.

(Ah/rilpolitik)