JAKARTA, Rilpolitik.com – Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dwi Andreas Santoso mengusulkan pemerintah menghapus subsidi pupuk. Sebab, ia menilai penyalurannya penuh dengan penyelewengan.
Hal itu berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian Indonesia. Ia mencontohkan produktivitas padi Indonesia pernah menjadi yang nomor satu se-Asia Tenggara (ASEAN). Namun, kini justru disalip Vietnam.
“Ubah subsidi pupuk dan berbagai bantuan yang tidak efektif serta penuh penyelewengan,” kata Andreas dalam Outlook Ekonomi Sektoral 2025 di Kantor CORE Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).
Dia mengusulkan agar subsidi pupuk itu diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) saja.
“Menjadi direct payment (bantuan langsung tunai) ke petani. Jadi, tidak ada lagi pupuk subsidi dan nonsubsidi,” tegasnya.
Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University itu juga menyoroti soal target swasembada pangan. Andreas sangsi mimpi itu bisa tercapai di era Presiden Prabowo Subianto.
Ia membandingkan volume impor 12 komoditas utama yang masih di level 8 juta ton pada 2008 lalu. Namun, totalnya melonjak ke 29,9 juta ton di 2023-2024.
“Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mencapai swasembada? Bagaimana menghilangkan (impor) 30 juta ton? Kalau konsepnya swasembada pangan, maka hasilnya sampai kiamat kurang satu hari gak akan tercapai,” tuturnya.
Meski begitu, Andreas mengecualikan komoditas beras. Ia menegaskan ada peluang Indonesia berhasil mencapai target swasembada beras.
Ia mengatakan stok beras pada awal 2024 ada 4,1 juta ton. Sementara, pada awal tahun ini, stok awal diprediksi menyentuh 7,5 juta ton karena tumpukan impor beras di tahun-tahun sebelumnya.
“Maka jawabannya stock-to-use ratio menjadi 24,3 persen. Ini amat sangat aman (batas aman 20 persen),” tegas Andreas.
“Lalu, dampaknya mana ke sedulur tani kami? Sekarang jaringan-jaringan petani kami sudah laporan. Saat ini belum panen raya, harga gabah sudah mulai jatuh di banyak tempat karena stok yang sedemikian besar,” tutupnya.
