JAKARTA, Rilpolitik.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan aturan terkait skema baru pemberian insentif Rp6 juta per hari untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini masih tahap harmonisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Lagi mau, lagi saya mau keluarkan aturannya (soal perubahan skema insentif Rp6 jua per hari),” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Sudaryono mengatakan proses harmonisasi dengan Kemenkeu membutuhkan waktu. Ia sendiri ingin aturan tersebut segera diterbitkan.
“Karena ada harmonisasi di Kementerian Keuangan. Nah, itu butuh waktu. Tapi saya berharap sih sesegera mungkin lah ini. Harusnya sih udah enggak ada persoalan lagi,” ujarnya.
Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. BGN berencana mengubah skema tersebut sehingga besaran insentif tidak lagi diberikan secara rata kepada seluruh dapur.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengatakan perubahan skema akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan masing-masing SPPG.
“Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,” kata Agustina pada Juni lalu.
