SUMENEP, Rilpolitik.com – Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Badrul Aini mengungkap bahwa banyak orang kuat di balik kasus dugaan korupsi bantuan rumah swadaya atau dikenal dengan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang kini sedang diproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Orang kuat itu, kata Badrul, berusaha agar proses hukum terhadap kasus BSPS tidak lanjut alias mangkrak. Mereka ingin dugaan korupsi berjamaah ini hanya menjadi konsumsi media saja.
“Mereka akan menjadikan kasus ini hanya ramai di media, tapi action-nya tidak ada,” kata Badrul kepada rilpolitik.com pada Jumat (18/4/2025).
Salah satu indikasi adanya upaya mengaburkan dugaan korupsi BSPS adalah penanganan kasusnya yang dinilai lambat. “Kasus sudah lama, namun belum ada kejelasan,” ujarnya.
Sayangnya, Badrul masih menutup rapat informasi terkait identitas orang yang disebut hendak membungkam kasus BSPS ini.
Hanya saja, dia sempat menyebut adanya dugaan keterlibatan orang dekat Said Abdullah dalam kasus pemotongan bantuan untuk orang miskin itu.
Sebagai informasi, Said Abdullah merupakan politikus senior PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dia juga merupakan paman dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Badrul menyebut Said merupakan aspirator program BSPS di Sumenep.
“Mudah-mudahan kasus ini Pak Said mengetahui bahwa orang-orangnya di bawah yang kemudian terlibat dalam masalah ini mencemarkan nama baiknya,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah orang kuat yang dimaksud merujuk pada nama Said Abdullah dan anak buahnya yang diduga terlibat? Badrul tidak merespons pertanyaan itu.
Rilpolitik.com terus berusaha untuk mendapatkan informasi dari Badrul terkait orang-orang kuat yang disebut berupaya menghentikan kasus BSPS. Namun, lagi-lagi Badrul enggan membocorkannya.
Melalui jejaring pesan singkat kepada rilpolitik.com hari ini, Minggu (20/4/2025), Ketua Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Jawa Timur itu menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Sumenep masih akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terkait dengan BSPS. Ia memastikan orang kuat yang dimaksud akan terungkap dalam RDP nanti.
“Nanti akan ketemu siapa orangnya saat RDP di komisi 3,” kata Badrul.
Namun, dia masih belum bisa memberitahu kapan RDP ini akan dilaksanakan. Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu jadwal dari Komisi III Senin besok.
“Nunggu jadwal di komisi hari senin besok. Nanti akan dikabari,” ujarnya.
Dalam RDP ini, kata Badrul, Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil seluruh kepala desa (kades) penerima BSPS baik di daratan maupun kepulauan.
“Terutama yang desanya ada temuan dan laporan masyarakat,” tuturnya.
Selain kades, komisi III juga akan memanggil tenaga fasilitator lapangan (TFL), pelapor kasus, Disperkimhub Sumenep, dan Korkab BSPS Sumenep.
Badrul mengatakan, kasus BSPS ini menarik karena berdasarkan temuan, yang bermasalah bukan hanya program tahun anggaran 2024, tetapi juga 2023. Ia menyebut program BSPS tahun 2023 tak kalah parahnya.
“Menarik karena temuan investigasi juga kasus 2023 yang sama-sama parah,” ungkapnya.
Media ini sebelumnya sudah meminta konfirmasi ke Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata terkait adanya orang kuat yang berusaha menyetop kasus BSPS. Namun, belum ada respons.
Sementara itu, sumber lain rilpolitik.com menyebut setidaknya ada dua orang yang menjadi aktor utama di balik carut-marutnya BSPS di Sumenep.
Sumber yang enggan diungkap namanya itu menyebut keduanyalah yang diduga menjual program milik Kementerian PUPR itu ke bawah.
“Dua orang ini dalangnya. Keduanya dikenal memiliki kedekatan dengan satu nama besar,” tuturnya.
Namun, sumber ini juga enggan mengungkap identitas dua orang yang dimaksud.
(Ah/rilpolitik)
