DaerahHukum

Kades Majungan Pamekasan Dipolisikan Dugaan Penyimpangan Tambak Garam Rp5 Miliar

×

Kades Majungan Pamekasan Dipolisikan Dugaan Penyimpangan Tambak Garam Rp5 Miliar

Sebarkan artikel ini
Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa (TKD) Majungan diadukan ke Polres Pamekasan karena hasilnya diduga tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa (TKD) Majungan diadukan ke Polres Pamekasan karena hasilnya diduga tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

PAMEKASAN, Rilpolitik.com – Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa (TKD) Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diadukan ke Polres Pamekasan. Pasalnya, hasil dari pengelolaan tambak tersebut diduga tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Adapun hasil pemanfaatan aset desa tersebut diperkirakan mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun terakhir. Jumlah tersebut dicurigai tidak pernah disetorkan ke RKD.

Dugaan penyimpangan tersebut menyeret nama Kepala Desa Majungan, Subahnan yang menjabat sejak 2022 lalu.

Aduan polisi itu dibuat oleh Samsul Muarif, warga Desa Majungan, melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Objek yang dipersoalkan adalah lahan tambak garam berstatus Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan.

Melalui pengaduan tersebut, Samsul mempersoalkan penggunaan aset desa yang diduga menghasilkan pendapatan miliaran rupiah, tetapi tidak tercatat sebagai penerimaan dalam kas desa. Dia mempertanyakan ke mana uang tersebut mengalir dan siapa yang menikmati.

Tim kuasa hukum Samsul, Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan menindaklanjuti aduan tersebut.

Mereka mendesak kepolisian menelusuri aliran dana hasil pengelolaan tambak, membuka catatan keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut.

“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian rilis resmi tim kuasa hukum Samsul, Kamis (19/11/2026).

Baca juga:  Fahd A Rafiq Klaim Kasih Uang Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan tambak garam tersebut.

Menurut mereka, dugaan tidak disetorkannya pendapatan miliaran rupiah dari pemanfaatan aset desa merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh.

“Jika benar ada uang desa yang mengalir ke kantong pribadi, hukum tidak boleh berhenti di pagar balai desa,” tutup rilis tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *