JAKARTA, Rilpolitik.com – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd A Rafiq, mengaku memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Hal itu disampaikan Fahd usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Fahd menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd.
Fahd sebelumnya juga sempat mengakui soal uang untuk Muktamar NU. Dia menyebut uang itu diberikan dengan status pinjaman.
Mulanya, Fahd mengaku dimintai uang Rp 100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Dia sempat menolak sebelum akhirnya bersedia setelah Arif Sugiyanto membawa-bawa nama petinggi.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Terkait pengakuan Fahd itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membantah. Dia memastikan tak ada uang korupsi yang mengalir ke Muktamar ke-35 NU.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Dia meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Sebab, kata dia, tudingan tersebut merugikan PBNU.
“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” tegasnya.
Fahd A Rafiq merupakan tersangka korupsi kasus dugaan pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon, Bogor, Jawa Barat. Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jabodetabek pada 14 September 2026.








![Humas BNN Sumenep, Fahmi, yang diduga mengancam dan mengumpat jurnalis dengan sebutan bajingan. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079630-350x220.jpg)
![Eks Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Nurkholis menjadi tersangka dan ditahan kasus pemerasan atau pungli perizinan. [Foto: Kejati jatim]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079611-350x220.jpg)






