JAKARTA, Rilpolitik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS) sebagai tersangka kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada Senin (16/11/2026).
Bagus diketahui merupakan staf anggota DPR RI 2024-2029 sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS) yang kini juga berstatus tersangka, namun belum ditahan.
“KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf AS Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Taufik menjelaskan, Bagus berperan merekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan mereka.
“Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar,” tutur dia.
Rinciannya, Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022.
Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatah Anwar Sadad, dia mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15-20 persen terhadap para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar-anggota DPRD.
Korlap yang bersedia memberikan commitment fee akan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
“BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan commitment fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara, yakni diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, serta diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Taufik.
Taufi mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20-30 persen disunat lagi oleh para Korlap. Maka dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya 55-70 persen dari anggaran awal.
Taufik menjelaskan, KPK juga telah menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Dia juga menjelaskan, Bagus dengan Anwar Sadad sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Atas perbuatannya, Bagus dan Anwar sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita aset milik Bagus.
“Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS, meliputi satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto,” ujar Taufik.

![Humas BNN Sumenep, Fahmi, yang diduga mengancam dan mengumpat jurnalis dengan sebutan bajingan. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079630-350x220.jpg)
![Eks Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Nurkholis menjadi tersangka dan ditahan kasus pemerasan atau pungli perizinan. [Foto: Kejati jatim]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079611-350x220.jpg)








![Humas BNN Sumenep, Fahmi, yang diduga mengancam dan mengumpat jurnalis dengan sebutan bajingan. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079630-180x130.jpg)
![Eks Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Nurkholis menjadi tersangka dan ditahan kasus pemerasan atau pungli perizinan. [Foto: Kejati jatim]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000079611-180x130.jpg)



