JAKARTA, Rilpolitik.com – Pengerahan tentara dan dugaan kekerasan oleh polisi dalam penanganan aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam, mendapat kecaman dari Public Virtue Research Institute (PVRI).
PVRI menilai dugaan kekerasan tersebut kembali menodai kepercayaan publik terhadap negara.
Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq menyebut polisi kembali memilih jalan yang salah setelah sebelumnya menodai Hari Sumpah Pemuda dengan pengerahan massa bayaran pada 29 Oktober 2026.
“Kali ini, kepolisian kembali memilih jalan yang salah dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan di area kampus Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Panti Rapih pada malam 10 November 2026,” kata Nazif dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Nazif menyayangkan respresifitas aparat justru terjadi saat Polri menggaungkan tagline baru “Polisi untuk Masyarakat”. Dia juga menyoroti pengerahan tentara dalam mengamankan aksi demonstrasi.
“Represifitas itu berulang justru di saat spanduk ‘Polri Untuk Masyarakat’ terpasang di sudut-sudut kota. Bagaimana bisa ‘untuk masyarakat’ jika Polisi tak membedakan mana massa organik mana massa paramiliter, mana suara publik dan mana suara bayaran. Bagaimana bisa negara disebut demokratis jika aspirasi warga dihadapi dengan tentara?” ujarnya.
Bagi Nazif, kemarahan sosial dalam aksi demonstrasi merupakan sesuatu yang wajar. Hal itu merupakan ekspresi kekecewaan massa terhadap pemerintah karena tuntutannya tak kunjung dipenuhi.
“jika pun ada kemarahan sosial yang tumpah pada malam itu sebenarnya merupakan reaksi organik yang menyala ketika tuntutan tidak kunjung dipenuhi, sementara negara menambah janji tanpa membuat kebijakan dan tindakan yang rasional,” katanya.
Polisi, kata dia, seharusnya paham cara membedakan kemarahan sosial dan kekerasan massa bayaran.
“Menyamaratakan keduanya dengan imbauan penyaluran aspirasi secara damai dan tertib itu tidak lain dengan mengulang mantra kolonial rust en orde ketika sistem memang didesain menindas rakyat,” ujar dia.
Sementara itu, peneliti PVRI Alva Maldini menggarisbawahi pentingnya kebebasan berpendapat dalam situasi krisis.
“Protes masyarakat justru akan makin membesar jika negara menutupi kenyataan dan mengerahkan kekuatan koersif kepolisian dan tentara. Cara seperti itu akan merugikan semua. Polisi seharusnya berpikir konsekuensi jangka panjang apa yang muncul ke depan ketika suara kebohongan dibiarkan, dan suara protes organik ditekan,” kata Alva.
Alva menegaskan represi di area kampus dan rumah sakit menunjukkan rendahnya standar penanganan unjuk rasa.
“Keduanya adalah dua area sakral: yang satu simbol pendidikan, satu laginya simbol kemanusiaan. Jika orang menyampaikan aspirasi, lalu diburu sampai ke area sakral, dan tetap direpresi, maka apa artinya polisi sebagai pengayom masyarakat?” ujarnya.
Alva pun mengatakan tindakan represif aparat di area UGM dan RS Panti Rapih harus dikoreksi. “Siapa pun yang terbukti menggunakan kekuatan berlebihan harus diminta tanggung jawab,” pungkas Alva.
(War/rilpolitik)
