JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria secara terang-terangan menyebut dana desa selama ini hanya menjadi bancakan para oknum kepala desa (kades) yang korup. Sebab itu, Riza mendorong agar transparansi pengelolaan dana desa segera dilakukan.
Riza mengatakan, tansparansi ini bertujuan agar publik mengetahui secara terbuka dana desa yang diterima kades dipakai untuk apa saja.
Pernyataan itu disampaikan Riza dalam rapat paripurna di Kementerian Desa dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin (9/12/2024).
“Dana desa ini sejak awal itu kan menjadi bancakan kepala desa, perangkat desa yang tidak mengerti, memahami cawe-cawe, ada yang dengan sengaja, ada yang tidak sadar, ada yang tidak tahu,” kata Riza.
Politikus Partai Gerindra itu ingin kades sebagai penerima dana desa nantinya bertanggung jawab penuh atas dana yang diterimanya.
Dia berharap dengan adanya transparansi dana desa tidak ada lagi oknum yang meminta potongan dana desa.
“Mudah-mudahan dengan adanya transparansi diekspos ke publik media, akhirnya yang biasa minta-minta motong-motong, ngancam-ngancam, mikir sendiri, karena kalau ada transparansi dana desa itu dari pusat terima tahap 1, tahap 2 uangnya ke mana, untuk apa, akhirnya yang minta atau motong-motong berpikir ulang karena akan ketahuan kalau ada potongan peruntukannya, penggunaannya, realisasinya tercatat dan diketahui oleh publik,” jelasnya.
Mendes PDT Yandri Susanto sangat setuju dengan ide Riza terkait transparansi dana desa. Pihaknya pun akan berkomunikasi dengan Kemendagri untuk melakukan hal tersebut.
“Kita minta waktu dengan Pak Mendagri untuk transparansi dana desa. Dana desa itu Rp 71 triliun, besar sekali. Dengan beragam SDM yang ada di kepala desa,” ujar Yandri.







![Prodi HPI Fakultas Syariah UIN Jember Buka Program Rekognisi Pembelajaran Lampau 2026. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260413-WA0001-350x220.jpg)








