JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Situndaon menyebut kasus dugaan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan perwira tinggi Polri bukan persoalan biasa.
“Ini menyangkut kehormatan negara, keselamatan Presiden, serta hak konstitusional setiap kita warga negara untuk merasa aman,” kata Jansen di akun resmi media sosial X, dikutip Kamis (5/11/2026).
Jansen meminta siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ‘gelap’ yang bekerja di luar hukum. Siapa pun yang terlibat harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia tidak ingin hak dan kewenangan yang diberikan oleh negara justru digunakan untuk mengancam kepentingan negara itu sendiri.
“Dan lebih jauh lagi mengancam kepala negara. Dan mengancam kita semua,” tegasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan tiga orang jenderal polisi aktif sebagai tersangka.
Ketiga tersangka adalah Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam jumpa pers, Selasa (3/11/2026) malam.
(War/rilpolitik)
