Dana Desa dan Kebijakan Tongkang Berbayar di Gersik Putih: YLBH Madura Bongkar Dugaan Kebohongan Kades

SUMENEP, Rilpolitik.com – Kebijakan pembayaran layanan penyeberangan tongkang di Desa Gersik Putih menuju Kalianget menjadi isu panas yang mengguncang warga.

Janji Kepala Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Muhab untuk menggratiskan layanan tersebut kini dipertanyakan, menyusul temuan data kontroversial terkait pengelolaan Dana Desa dan BUMDes yang diungkapkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH Madura).

Kritik Keras dari YLBH Madura

Dayat Mahjong, aktivis YLBH Madura, menuding adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa. Ia membeberkan data alokasi Dana Desa untuk BUMDes Gersik Putih sejak 2020.

“Jumlahnya signifikan: Rp 194.549.676 di tahun 2020, Rp 240 juta di tahun 2021, Rp 20 juta di tahun 2023, dan Rp 65.319.800 di tahun 2024. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya BUMDes mampu memberikan layanan terbaik bagi warga, bukan malah membebankan mereka dengan tarif baru,” tegas Dayat pada Senin (20/1/2025).

Tanggapan Kepala Desa Muhab

Di sisi lain, Kepala Desa Muhab membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada tambahan dana untuk BUMDes sejak modal awal. “Semua operasional BUMDes kini dikelola secara mandiri tanpa bantuan dari desa. Jika ada klaim dana tambahan di tahun 2024, itu tidak benar,” ujar Muhab.

Namun, Dayat Mahjong menantang pernyataan tersebut. “Jika data yang saya keluarkan benar dan ada yang menyangkal, itu indikasi korupsi. Kami akan melaporkan dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” katanya dengan nada tegas.

Desakan Audit Independen

Perbedaan data antara YLBH Madura dan Kepala Desa Muhab menimbulkan spekulasi adanya penyimpangan. Dayat Mahjong juga mempertanyakan alokasi dana yang tidak sampai ke BUMDes. “Kalau benar dana tambahan tidak diberikan ke BUMDes, lalu kemana uang itu? Ini harus diaudit secara independen,” lanjutnya.

Wacana Layanan Gratis Kembali Digulirkan
Di tengah polemik ini, perangkat desa mempertimbangkan untuk menggratiskan kembali layanan tongkang demi meredam keresahan warga. Namun, Dayat mahjong menegaskan bahwa penggratisan layanan tidak akan menyelesaikan masalah utama. “Ini bukan hanya soal layanan gratis. Transparansi dan akuntabilitas dana desa adalah yang utama,” katanya.

Warga Menanti Jawaban

Warga Gersik Putih kini menunggu kejelasan dan tindakan tegas dari pihak terkait. Akankah janji Kepala Desa ditepati? Ataukah dugaan korupsi yang menjadi isu sentral akan terbukti? Semua mata tertuju pada audit dan pengawasan yang diharapkan dapat segera dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.