Bungkam Saat Rakyat Minta Pengampunan Pajak, Cak Sholeh Semprot Ormas Keagamaan

SURABAYA, Rilpolitik.com – Masyarakat Jawa Timur (Jatim) di media sosial (medsos) terus menyuarakan aspirasi pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sebagaimana yang telah berlaku di wilayah lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Namun, aspirasi mereka belum juga mendapat respons positif dari para pemangku kebijakan. Legislatif yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat juga belum menunjukkan tanda-tanda keberpihakan.

Praktisi hukum asal Surabaya, Muhammad Sholeh atau akrab disapa Cak Sholeh menyebut masyarakat Jatim seolah berjuang sendirian dalam menyampaikan aspirasi pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam tuntutan pengampunan pajak kendaraan bermotor ini, Cak Sholeh secara khusus menyoroti sikap ormas keagamaan. Ia menyentil ormas keagamaan yang bungkam atas isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.

Cak Sholeh heran ormas keagamaan yang seharusnya paling dekat dengan rakyat justru ikut melempem, sama seperti DPRD dan Gubernur Jatim.

“Saya mencoba searching di Google apa sikap Ormas Keagamaan (terkait tuntutan pengampunan tunggakan kendaraan bermotor), saya kok tidak dapat berita-berita, info terkait dukungan ormas keagamaan terhadap tuntutan masyarakat ini. Saya jadi bingung, masyarakat ini mau minta tolong ke siapa. DPRD Jatim melempem, sama seperti gubernur. Masa sih ormas juga ikut-ikutan melempem?” kata Cak Sholeh dalam unggahannya di Tiktok, dikutip rilpolitik.com pada Senin (14/4/2025).

Cak Sholeh lalu memberikan sindiran menohoknya. Ia menyebut ormas keagamaan hanya sibuk dengan isu-isu yang berkaitan dengan makanan. Menurutnya, ormas keagamaan hanya ‘gercep’ merespons bila ada kasus makanan yang mengandung babi.

“Kita ini terkadang lebih sibuk kalau terkait dengan barang najis, misalnya babi. Oh ada makanan kecampuran babi, langsung ribut. Ormas-ormas keagamaan juga langsung merespons. Cuma ketika suara untuk pengampunan pajak kok kita tidak mendengar suara ormas keagamaan,” ucapnya.

Cak Sholeh juga menyebut ormas keagamaan diam saja atas berbagai kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur.

“Ketika terjadi korupsi (dana hibah Pokmas dari APBD Jatim) Rp2 triliun, kita juga tidak mendengar kutukan ataupun kritik dari ormas keagamaan. Ketika terjadi korupsi di Bank Jatim Rp500 miliar juga tidak mendengar komentar-komentar para kiai,” katanya.

Pencetus jargon ‘No Viral, No Justice’ itu menilai aneh apabila ormas keagamaan hanya sibuk dengan urusan makanan, tetapi tak peduli ketika uang rakyat dikorupsi.

“Ingat, ini adalah duit APBD. Duit APBD adalah duit rakyat, duit masyarakat. Sungguh aneh kalau kita membiarkan uang itu dikorupsi, tapi lebih sibuk dengan urusan-urusan makanan yang mengandung babi,” ucap dia.

Terkait tuntutan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor, Cak Sholeh berharap ada dukungan dari ormas keagamaan. Menurutnya, tuntutan pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor menguntungkan bagi masyarakat.

“Jadi harapan saya dalam kasus ini masyarakat tidak sendirian, rakyat tidak sendirian, harus didukung oleh ormas karena ini menguntungkan masyarakat. Menguntungkan masyarakat itu berarti juga menguntungkan anggota dari ormas keagamaan,” harap dia.

“Kalau cuma diam saja, sampai kiamat tidak akan pernah ada perubahan di Jawa Timur,” imbuhnya.

(Ah/rilpolitik)