SURABAYA, Rilpolitik.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), Pemuda, dan Mahasiswa di Jawa Timur (Jatim) menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama menjaga wilayah Jatim aman, damai, dan kondusif.
Acara yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan bertema, “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” itu digelar di Resto Nine, Surabaya pada Senin (3/8/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, Ketua FKUB Jawa Timur, A. Hamid Syarif.
Hadir pula perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, GP Ansor Jatim, Ketua MUI Jawa Timur, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, Pemuda Pancasila, Maluku Satu Rasa (M1R), Aliansi Madura Indonesia, Organisasi Cipayung Plus, hingga perwakilan berbagai organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan lainnya.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen masyarakat Jatim atas kebersamaannya menjaga Kamtibmas.
Nanang lalu menyinggung terkait informasi yang menyebut bahwa Jatim berpotensi rusuh menjelang perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus mendatang. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan memastikan situasi dan kondisi Jatim aman dan terkendali.
“Saya sampaikn secara terrbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” kata Nanang dalam sambutannya.
Dia juga mengimbau seluruh pimpinan organisasi untuk dapat menyelenggarakan setiap kegiatannya secara tertib dan demokratis.
“Saya mengajak seluruh pimpinan organisasi untuk selalu menyeleangarakan kegiatan secara tertib dan demokratis,” imbaunya.
“Polda jatim siap memfasilitasi dan mengmankan agar setiap perbedaan diselesaikan di meja musyawarah,” imbuh dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa menjaga persatuan tidak cukup hanya di ruang fisik, tetapi juga ruang digital.
Terlebih, kata dia, Jatim merupakan daerah dengan akses digital yang lebih tinggi dari nasional, yaitu 83,41 persen.
“Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Tapi ternyata desiminasi ini sangat penting kita lakukan di ruang digital,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan perbedaan harus bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya permusuhan.
“Perbedaan pendapat iya, tapi perbedaan pendapat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, gotong royong,” ujarnya.
Adapun penandatangan Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama ini secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Pangdam Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, dan Ketua Maluku Satu Rasa (M1R).
Komitmen bersama ini terdiri dari sepupuh poin. Berikut isinya:
Satu, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dua, menolak segala bentuk intoleransi, diskriminasi, politik identitas yang memecah belah, ujaran kebencian, provokasi, kekerasan, serta tindakan yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Tiga, berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, antarbudaya, antaretnis, dan antargolongan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian setiap perbedaan secara damai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Empat, mendorong pemanfaatan ruang digital secara sehat, cerdas, beretika, dan bertanggung jawab, serta bersama-sama melawan penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Lima, berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan komunikasi, deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, serta penyelesaian berbagai persoalan secara dialogis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Enam, mendukung upaya Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh institusi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman masyarakat, serta terciptanya iklim kehidupan yang aman, damai, demokratis, dan kondusif.
Tujuh, mengajak seluruh anggota organisasi dan masyarakat luas untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak menyebarkan berita bohong, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan media sosial.
Delapan, berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjelang dan selama peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, serta bersama-sama mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sembilan, memperkuat sinergi, kolaborasi, dan solidaritas antarorganisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, media massa, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun kehidupan kebangsaan yang damai, inklusif, toleran, dan berkeadaban.
Sepuluh, siap menjadi pelopor persatuan, perdamaian, serta penyebar narasi positif yang memperkuat optimisme, gotong royong, dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.



![Rektor STIE Dharma Bumiputra 2008-2020, Prof. Hafid Abbas. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/05/1000062079-350x220.jpg)





![Bea Cukai dan Polri Gagalkan Upaya Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Cair Senilai Rp17,5 M di Surabaya. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/07/1000067937-350x220.jpg)



![Rektor STIE Dharma Bumiputra 2008-2020, Prof. Hafid Abbas. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/05/1000062079-180x130.jpg)


