JAKARTA, Rilpolitik.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyeselkan pelibatan TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi di Jakarta, hari ini, Kamis (27/8/2026).
Menurut Usman, pelibatan TNI dalam urusan demo merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Saya sangat menyesalkan mengapa harus melibatkan TNI. Bagaimanapun juga, TNI adalah alat kekuatan negara untuk bidang pertahanan. Jadi, TNI itu hanya bisa dikerahkan untuk misalnya menghadapi ancaman-ancaman eksternal pertahanan. Kalau menghadapi musuh dalam negeri, itu artinya TNI disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak konstitusional,” kata Usman kepada wartawan, Kamis.
Usman menegaskan bahwa peserta aksi bukanlah musuh yang dapat mengancam kedaulatan negara. Mereka hanya menyampaikan aspirasi tentang kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Demonstran, masyarakat Pati, mahasiswa, itu kan bukan musuh negara. Bukan musuh yang mengancam kedaulatan negara. Mereka hanya ingin menyampaikan pandangan, perasaan, pikiran, dan aspirasi mereka terkait berbagai kebijakan,” ujarnya.
Sebab itu, kata Usman, pengamanan aksi demonstrasi seharusnya cukup dilakukan oleh kepolisian dan tidak perlu melibatkan militer.
“Jadi, sebaiknya tidak melibatkan pengerahan militer. Sebaiknya cukup dengan kepolisian,” kata dia.
“Dan itu pun saya minta kepada kepolisian untuk benar-benar persuasif, humanis, dan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan,” tambahnya.
Diketahui, sebanyak 18.504 anggota polisi-TNI gabungan dikerahkan untuk mengamankan 62 aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat hari ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengerahan pasukan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta aksi.
Reynold mengklaim, seluruh personel kepolisian yang bertugas di lapangan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.
Kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif untuk meredam situasi jika terjadi eskalasi dalam aksi unjuk rasa.
“Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” ujar Reynold.
(War/rilpolitik)
