SUMENEP, Rilpolitik.com – DPC GMNI Sumenep mengkritik keras Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan Abrory, yang menyatakan sikap mendukung terhadap rencana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan.
Sekretaris DPC GMNI Sumenep, Ahmad Fauzan menilai sikap Hosnan tersebut terkesan hanya sebagai stempel eksekutif. Padahal, kata dia, legislator seharusnya merepresentasikan suara rakyat.
“Kalau seorang anggota DPRD begitu cepat mengikuti agenda eksekutif, sementara suara kritis terhadap kebutuhan rakyat justru tidak terdengar, publik wajar bertanya: beliau ini wakil rakyat atau sekadar menjadi pengikut kebijakan Bupati?” kata Fauzan, Rabu (26/8/2026).
Fauzan mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, seorang legislator tidak semestinya hanya menjadi pihak yang mengamini setiap agenda pemerintah daerah.
“Fungsi DPRD itu bukan menjadi tepuk tangan bagi pemerintah. Kalau semua yang datang dari eksekutif langsung dianggap baik dan didukung, lalu di mana fungsi kontrolnya?” ujarnya.
Fauzan mengatakan, dukungan terhadap perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep seharusnya terlebih dahulu diuji secara kritis dari berbagai sisi, terutama dampaknya terhadap masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, Hosnan justru seharusnya mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah, berapa konsekuensi anggarannya, apa manfaat langsung bagi masyarakat, bagaimana implementasinya, serta apakah kebijakan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat kepulauan.
“Wakil rakyat jangan hanya bertanya ‘apa yang diinginkan pemerintah’, tetapi harus bertanya ‘apa yang dibutuhkan rakyat’. Itu bedanya legislator dengan sekadar pelengkap kebijakan eksekutif,” ujarnya.
Ia menilai, jika anggota DPRD terlalu mudah mengamini agenda Bupati tanpa menguji secara kritis, maka batas antara fungsi legislatif dan eksekutif menjadi semakin kabur.
“Jangan sampai karena terlalu manut, fungsi pengawasan akhirnya berubah menjadi fungsi pembenaran. DPRD bukan bawahan Bupati. DPRD adalah lembaga yang harus mengawasi pemerintah,” tegas FFauzan
GMNI Sumenep juga menilai masyarakat kepulauan membutuhkan legislator yang berani memperjuangkan kepentingan mereka, termasuk ketika harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Fauzan menyebut, persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan jauh lebih konkret dibanding sekadar perubahan nomenklatur.
“Infrastruktur masih menjadi persoalan, akses pelayanan publik belum ideal, transportasi membutuhkan perhatian, ekonomi masyarakat perlu diperkuat. Dalam situasi seperti itu, wakil rakyat justru harus berdiri paling depan menekan pemerintah agar anggaran berpihak kepada kepulauan,” katanya.
Menurutnya, loyalitas seorang legislator seharusnya bukan kepada kepala daerah, melainkan kepada rakyat yang memberikan mandat politik.
“Kalau Bupati benar, DPRD harus mendukung. Kalau Bupati keliru, DPRD harus mengkritik. Kalau kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, wakil rakyat harus berani mengatakan tidak. Sesederhana itu,” ujarnya.
Fauzan menyindir hubungan politik yang terlalu harmonis antara legislator dan pemerintah dapat menjadi persoalan apabila menghilangkan sikap kritis.
“Kalau pemerintah bicara A, wakil rakyat ikut A. Pemerintah bicara perubahan nama, ikut perubahan nama. Lalu kapan wakil rakyat menyampaikan suara rakyat yang mungkin berbeda dengan suara pemerintah?” sindirnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi.
“DPRD tidak harus bermusuhan dengan Bupati. Tetapi DPRD juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk berbeda. Kalau semuanya manut, rakyat justru kehilangan salah satu instrumen kontrol terhadap kekuasaan,” katanya.
Lebih jauh, GMNI Sumenep meminta Hosnan Abrory menunjukkan sikap politik yang lebih independen dan berani, fauzan mengingatkan bahwa kursi DPRD diperoleh melalui mandat rakyat, bukan hadiah dari pemerintah daerah.
“Yang memilih anggota DPRD itu rakyat, bukan Bupati. Karena itu pertanggungjawaban politiknya kepada rakyat. Jangan sampai mandat rakyat justru digunakan untuk mengamankan agenda pemerintah,” tegasnya.
GMNI Sumenep juga meminta Hosnan menjelaskan kepada publik alasan mendukung perubahan nomenklatur secara terbuka dan argumentatif, termasuk konsekuensi anggaran serta manfaat konkretnya bagi masyarakat kepulauan.
“Kalau memang ini murni kepentingan rakyat, buktikan. Jangan hanya ikut arus pemerintah. Wakil rakyat harus punya sikap, punya analisis dan punya keberanian untuk berbeda,” ujar Fauzan.
Ia menutup kritiknya dengan sindiran bahwa seorang legislator seharusnya tidak diingat karena paling patuh kepada penguasa, tetapi karena paling berani memperjuangkan rakyat.
“Jangan sampai sejarah mencatat bahwa ketika rakyat membutuhkan suara kritis, yang muncul justru suara yang paling manut kepada kekuasaan. Rakyat memilih wakil untuk mengawasi pemerintah, bukan memilih pengikut pemerintah,” tandasnya.
