Komisi III DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini

JAKARTA, Rilpolitik.com – Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selesai tahun ini.

“Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Komisi III DPR akan terus melakukan pembahasan pada masa sidang I tahun 2026-2027 ini.

Rencananya, Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dua hingga tiga kali dalam seminggu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Memang banyak sekali elemen masyarakat yang mengajukan RDPU terkait RUU PA ini. Kami semaksimal mungkin akan meluangkan waktu menerima mereka demi memenuhi asas partisipasi bermakna,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, proses pengesahan RUU Perampasan Aset lebih lama daripada UU KUHAP ataupun UU Polri yang telah disahkan Komisi III beberapa waktu lalu. Sebab, konsep dan rancangan UU Perampasan Aset merupakan hal baru di Indonesia.

Ia mengungkapkan, hal tersebut berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang sudah ada konsepnya.

“Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi,” tegasnya.