JAKARTA, Rilpolitik.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang guru menerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Selain guru, BGN juga ingin tenaga pendidik dan santri di pondok pesantren terima manfaat MBG.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan target awal MBG yang dirancang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
“Meskipun kita menargetkan bulan Mei 82,9 juta ini target awal. Dulu di Perpres 115 (Perpres 115/2025) belum ada guru dan tenaga pendidiknya dapat. Nah, nanti berarti 82,9 juta ditambah ada guru, kemudian ada tenaga pendidik. Ada juga nanti tambahan dari pondok-pondok pesantren,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada tahap awal memang mengatur sasaran penerima yang lebih terbatas. Seiring evaluasi pelaksanaan program, ia melihat ruang untuk memperluas cakupan penerima agar manfaat gizi dapat dirasakan lebih merata.
Perluasan tersebut mencakup santri di pondok pesantren, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar di Kementerian Agama, serta anak-anak di rumah singgah dan kelompok lain yang selama ini belum terjangkau.
Menurut Nanik, pendekatan ini didorong oleh prinsip pemenuhan gizi merupakan hak anak Indonesia, di mana pun mereka berada.
Dalam kesempatan sama, Nanik memaparkan capaian MBG setelah satu tahun berjalan. Pada awal 2025, jumlah penerima manfaat MBG baru dirancang sekitar 6 juta orang. Namun hingga saat ini, penerima yang terlayani setiap hari telah mencapai 55,1 juta orang.
“Dari target 6 juta di awal, per hari ini penerima manfaat yang kita layani sudah 55,1 juta,” ujarnya.
Lonjakan tersebut ditopang oleh operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG serta keterlibatan luas mitra dan masyarakat. Selain memperluas akses pangan bergizi, program ini juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi di tingkat lokal.
Meski demikian, Nanik menyampaikan perluasan program tetap dilakukan secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara tergesa-gesa demi menjaga kualitas layanan dan keselamatan pelaksana di lapangan.
“Pak Presiden menyampaikan ‘jangan ngoyo’, supaya kualitas SDM dan pembangunan SPPG benar-benar sesuai juknis dan bisa menuju zero accident,” tuturnya.
