FORMAKA dan Legislator Dapil VIII Bahas Krisis Pembangunan di Kepulauan Sumenep

SUMENEP, Rilpolitik.com – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) bersama anggota DPRD Sumenep menggelar diskusi terbuka membahas ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Kangayan.

Diskusi yang berlangsung di Aula SKB Sumenep pada Minggu (11/5/2025) itu, merupakan bagian dari pelantikan pengurus baru FORMAKA periode 2025–2026.

Pada forum ini, FORMAKA mengundang tujuh anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan (dapil) VIII yang mewakili wilayah kepulauan, yakni Sapeken, Kangayan, dan Arjasa. Namun, hanya dua legislator yang hadir, yaitu Syamsul Bahri (anggota Komisi IV) dan Wahyudi (Wakil Ketua Komisi III).

FORMAKA menyoroti buruknya infrastruktur, minimnya layanan pendidikan dan kesehatan, lemahnya jaringan komunikasi, dan terbatasnya transportasi antarpulau.

Salah satu isu krusial yang dibahas dalam forum ini adalah penarikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp20 miliar untuk pembangunan jalan poros Pabian Kangayan, yang kini hanya tersisa Rp4 miliar dari APBD. Jumlah tersebut dinilai jauh dari mencukupi kebutuhan riil di lapangan.

FORMAKA juga menyoroti jalan poros selatan Kangayan yang belum tersentuh pembangunan. Jalan tersebut melintasi Desa Batuputih, Desa Tembayangan, dan Desa Cangkaraman.

“Hingga saat ini, ruas jalan ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai. Padahal, jalan ini memiliki posisi strategis sebagai penghubung antardesa dan jalur utama mobilitas masyarakat di bagian selatan pulau,” ungkap FORMAKA dalam siaran persnya.

Minimnya infrastruktur jalan yang layak disebut berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sulitnya akses pendidikan, lambatnya distribusi kebutuhan pokok, hingga terhambatnya pelayanan kesehatan.

“FORMAKA menilai bahwa ketimpangan pembangunan ini menjadi bukti nyata bahwa wilayah selatan Kangayan masih terpinggirkan dalam perencanaan kebijakan daerah,” ujarnya.

Terkait isu pendidikan, FORMAKA menyoroti minimnya sarana dan prasarana sekolah serta tingginya angka ketidakhadiran guru di lokasi tugas. Hal itu berdampak langsung pada rendahnya kualitas pendidikan di wilayah kepulauan.

Karena itu, FORMAKA mendesak pemerintah daerah dan DPRD Sumenep untuk membangun sistem penempatan guru yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Wahyudi secara terbuka menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur, khususnya di Kecamatan Kangayan.

Bahkan, ia berjanji tak akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan jika gagal menuntaskan persoalan pembangunan infrastruktur di Kangayan.

Menurut Wahyudi, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mencabut hak pembangunan masyarakat kepulauan. Ia mendorong agar anggaran yang semula ditarik dapat dikembalikan sesuai alokasi awal demi mempercepat pembangunan jalan tersebut.

“Kalau ingin mempercepat pembangunan di Kangayan, kita harus perjuangkan dari dua sisi: dari Komisi dan juga melalui Banggar. Legislatif dan eksekutif harus punya semangat yang sama agar tidak lagi ada ketimpangan antara Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan,” kata Wahyudi,

(War/rilpolitik)