JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ujang Bey menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas yang terjadi di daerah-daerah menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang.
Ujang Bey mengaku sering mendapati beberapa video dukungan kepala desa terhadap calon tertentu di daerah-daerah.
Hal itu diungkap Ujang dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (11/11/2024).
Dalam rapat ini, turut hadir Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X; Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi; Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin; Pj Gubernur Banten, Al Muktabar; dan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.
Bey menilai terjadi perdagangan pengaruh menjelang kontestasi Pilkada 2024 yang melibatkan pihak-pihak yang secara Undang-Undang tidak diperbolehkan untuk berpolitik.
Meski begitu, Bey mengatakan perdagangan pengaruh ini memang sulit dibuktikan. Ia mengibaratkan dengan kentut yang hanya bisa dirasakan baunya, tetapi tidak bisa dilihat wujudnya.
”Ini yang jadi permasalahan-permasalahan. Di sini ada yang namanya politik pengaruh. Ini kalau diibaratkan seperti kentut, tidak kelihatan, tetapi tercium itu bau,” kata Bey.
Sebab itu, Bey meminta para pj kepala daerah untuk memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan netralitas. Bahkan, jika perlu, para pj kepala daerah juga membuka saluran aduan sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pilkada.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai para pj kepala daerah justru ikut arus dan tidak netral dalam pilkada.
“Kalau begini terus, bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
