JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai kondisi pendidikan Indonesia memprihatinkan. Menurutnya, kualitas pendidikan RI sudah tertinggal jauh dari negara lain.
Hal itu disampaikan saat memberikan Markus dalam diskusi Fraksi Golkar MPR di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
“Jadi singkatnya Bapak-bapak, ini masalah pendidikan sudah dalam kondisi yang lampu merah kalau menurut saya,” kata Markus.
Mekeng pun meminta pemerintah segera memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jika tidak, kata dia, pendidikan Indonesia akan semakin tertinggal.
“Kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal seperti tadi sudah disampaikan, level sains kita di bawah rata-rata, level apa lagi itu yang lain itu juga semua di bawah rata-rata,” jelasnya.
Mekeng lalu mengungkap, salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah rendahnya anggaran pendidikan. Ia meyakini anggaran pendidikan yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Ini akibat, kalau menurut saya ini semua anggaran. Mungkin kalau anggarannya bisa dibesarkan ya kementerian pendidikan, baik Dikdasmen, Dikti semua itu bisa membuat kebijakan yang bisa mengangkat kualitas daripada dosen, guru, dan tentunya anak-anak didik kita,” ungkapnya.
Menurut dia, sebagian besar hidup guru honorer dan dosen saat ini masih sangat memprihatinkan. Padahal, mereka merupakan subjek dan objek pendidikan nasional.
“Pada saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok Nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru yang berstatus aparatur sipil negara,” ucapnya.
Markus menilai masalah guru honorer di Indonesia ironis. Pengabdian guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan dinilai tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang mereka terima.
“Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya yang berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita. Selain itu, penting juga untuk diperhatikan agar tidak ada diskriminasi yang menyolok antara sekolah negeri dan sekolah swasta,” jelas dia.
