Rilpolitik.com, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi nikel disebut telah membuat IMF dan negara-negara asing kesal dengan Jokowi. Mereka melakukan berbagai cara untuk menekan agar Jokowi mencabut keputusan tersebut. Padahal kebijakan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia.
Hal itu diungkap oleh Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi melalui akun Twitternya, @TeddGus pada Jumat (11/8/2023).
“Sampai detik ini, IMF dan negara-negara asing terus memborbardir dan menekan Presiden Jokowi yang tetap pada keputusannya untuk hilirisasi Nikel, yaitu menghentikan eksport bahan mentah Nikel berganti dengan eksport bahan yang sudah jadi. Keputusan ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan Indonesia,” ungkap Teddy.
Menurut Teddy, IMF dan negara-negara asing makin tidak nyaman ketika Jokowi menyatakan bahwa hilirisasi ini bukan hanya untuk nikel.
“Karena beliau berencana akan melakukan hilirisasi pada tembaga, kobalt, bauksit dan bahan tambang lainnya,” ujarnya.
Teddy mengatakan, Jokowi tetap tidak goyah dengan tekanan dari negara luar. Justru, kata Teddy, semakin asing menekan, semakin keras Jokowi bersikap agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia.
Sikap keras Jokowi mempertahankan kebijakan hilirisasi inilah membuat asing harus memasang boneka-boneka dalam negeri yang bertugas untuk menyerang kebijakan hilirisasi seolah-olah tidak menguntungkan Indonesia.
“Karena kengeyelan itu, maka muncullah boneka-boneka pihak asing, orang-orang lokal yang menyerang kebijakan hilirisasi Jokowi dengan berbagai fitnah. Seolah-olah apa yang dilakukan Jokowi itu tindakan yang salah,” tutur Teddy.
Teddy menjelaskan, nilai ekspor nikel mentah hanya Rp 17 Triliun. Sementara nilai ekspor nikel bahan jadi mencapai Rp 510 Triliun. Artinya, dengan hilirisasi nilai ekspor nikel melonjak 30 kali lipat dibanding tanpa hilirisasi.
Sebab itu, ia menilai aneh dan tidak normal jika ada pihak lokal yang menentang dan menyerang keputusan Jokowi terkait hilirisasi.
“Bukankah hanya boneka yang mau melakukan hal-hal yang tidak normal tersebut?” tukasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi yang menjadi kebanggan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut justru hanya menguntungkan China saja.
Jokowi pun merespon kritik tersebut. Dia mempertanyakan hitung-hitungan Faisal Basri hingga menyebut kebijakan hilirisasi hanya menguntungkan China.
“Hitungan dia bagaimana, kalau hitungan kita ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp 17 Triliun, setelah masuk ke Industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp 510 Triliun,” kata Jokowi.
Dari situ, kata Jokowi, pemerintah akan mendapatkan pemasukan yang lebih besar. (Abn)