DaerahEkonomi

Suara Warga Kepulauan Sumenep yang Terlupakan di Tengah Harga Elpiji Mencekik: Kami Juga Warga Negara

×

Suara Warga Kepulauan Sumenep yang Terlupakan di Tengah Harga Elpiji Mencekik: Kami Juga Warga Negara

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi.

SUMENEP, Rilpolitik.com – Ada yang retak dalam keadilan negeri ini. Di daratan, ketika harga elpiji melon 3 kg menyentuh angka Rp30.000, orang-orang langsung menjerit. Tapi di kepulauan Sumenep, harga itu sudah biasa. Bahkan bisa lebih mahal, Rp35.000, Rp40.000, sampai Rp45.000 per tabung.

Lalu, siapa yang mendengar jeritan orang-orang pulau?

Badrul Aini, anggota DPRD asal kepulauan, tak mampu lagi menahan kecewa.

“Apa bedanya kami dengan warga daratan? Apa karena kami tinggal di pulau, lantas kami tak pantas merasakan subsidi? Kami juga bayar pajak. Kami juga bagian dari negeri ini,” kata Badrul pada Jumat (13/6/2025).

Ironi itu nyata. Harga elpiji di daratan ditetapkan Rp18.000 melalui HET. Di kepulauan, bisa Rp28 ribu – dan itu masih di atas aturan. Tapi kenyataan di lapangan lebih kejam. Harga membubung tinggi, nyaris tak masuk akal. Dan pemerintah? Diam.

“Kalau di daratan harga elpiji 3 kilo tembus 30 ribu, semua ribut. Tapi kami di pulau beli seharga itu bertahun-tahun, bahkan lebih. Kami gak boleh marah? Kami gak boleh menjerit?” ujar Badrul, suaranya bergetar.

Tak hanya elpiji, harga solar subsidi di kepulauan pun tak manusiawi. Rp9.000 sampai Rp11.000 per liter. Semua karena mahalnya ongkos transportasi yang tak pernah dipikirkan negara.

“Puluhan tahun kami disuruh bayar mahal, kalian di kursi kekuasaan diam saja. Tak ada solusi. Kami seperti bukan bagian dari Indonesia. Kalian kerjanya apa?” tanyanya.

Dengan suara lantang namun lirih dari hati yang lelah, Badrul Aini menuntut satu hal: keadilan.

“Kalau pemerintah serius soal pemerataan, maka mulailah dari yang paling tertinggal. Berikan anggaran khusus untuk transportasi subsidi ke pulau. Antar elpiji itu ke kami. Jangan biarkan kami terus jadi korban diam dari sistem yang tak peduli,” tegasnya.

Ini bukan sekadar soal harga. Ini tentang martabat. Tentang hak hidup yang layak bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil—yang selama ini hanya ditatap dari jauh, tapi tak pernah benar-benar didekati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *