SUMENEP, Rilpolitik.com – Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq mencurigai ada yang tidak beres dengan penggunaan anggaran operasional Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 pun, penyerapan anggarannya mencapai 100 persen.
Sulaisi mengungkapkan dirinya mendapat data dari seorang wartawan terkait besaran biaya operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Sumenep. Dia menyebut anggarannnya sangat fantastis dan naik dalam setiap tahunnya.
Dia pun membeberkan anggaran operasional KB di Kabupaten Sumenep sepanjang 2021 hingga 2024 sesuai dengan data yang diterimanya.
“Ternyata anggarannya fantastis sekali. Tahun 2021 anggarannya Rp 8.120.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2022 Rp 9,670.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2023 Rp 11.050.000.000, terserap 100 persen. Dan saat ini, tahun 2024, Rp 10.780.000.000, terserap 50 persen. Luar biasa ya biaya operasional Keluarga Berencana,” ungkap Sulaisi melalui akun Tiktoknya dilihat rilpolitik.com pada Senin (16/9/2024).
Sulaisi tak yakin anggaran yang begitu besar itu terserap 100 persen. Apalagi dalam kurun waktu 2021-2022, Indonesia termasuk Sumenep, masih dilanda pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas masyarakat di luar rumah.
“Saya menduga penggunaan anggaraan, biaya operasional keluarga berencana ini tidak sesuai peruntukan,” ujar dia.
“Nah, kita nggak tau nih anggaran yang tiap tahun naik ya, meningkat luar biasa ini di Sumenep 100 persen terserap dalam kondisi Covid-19 tahun 2021, tahun 2022, anggaran sebanyak itu digunakan untuk apa? Dalam kondisi Covid itu,” sambungnya.
Sebab itu, Sulaisi mencurigai ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran tersebut. Ia tak melihat dampak dari program yang menghabiskan dana puluhan miliar itu.
“Saya menduga di sini ada penggunaan yang tidak semestinya. Karena kalau anggaran sebesar ini benar-benar digunakan untuk keluarga berencana, saya yakin Sumenep ini tidak akan seperti sekarang ya. Paling tidak ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu tak habis pikir dengan penyerapan anggaran yang 100 persen.
“Biaya operasional keluarga berencana sebanyak ini terserap 100 persen nih luar biasa. Saya menilai ini di luar batas kewajaran,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kajian terkait penggunaan anggaran KB di Kota Keris.
“Begitu ada delik, silakan dorong agar diselesaikan secara hukum agar penjahat-penjahat ini tidak merasa nyaman kalau dia melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara,” tegasnya.
Dihubungi rilpolitik.com, Sulaisi menegaskan bahwa data yang dimiliki itu bersumber dari seorang wartawan media online. Untuk lebih jelasnya, ia meminta agar hal itu dikonfirmasi langsung kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau kepala dinas yang membidanginya.
“Untuk memperoleh informasi yang shohih, terperinci dan tak terbantahkan ada baiknya rekan-rekan jurnalis langsung minta klarifikasi Bupati atau Kadisnya, supaya temuan wartawan tersebut dapat dikonfirmasi, shohih atau tidak. Baik jumlah anggaran maupun serapannya,” katanya melalui keterangan tertulis.
Redaksi sudah berusaha mengkonfirmasi hal itu ke Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), Ellya Fardasah. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari yang bersangkutan.
(Ah/rilpolitik)
