SUMENEP, Rilpolitik.com – Dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, utamanya kepulauan, terus menjadi sorotan publik.
Terbaru, Garuda Sakti Bersatu (Gardasatu) menemukan indikasi upaya pengkondisian para penerima BSPS supaya bisa tutup mulut atau bahkan memberikan keterangan secara tidak jujur terkait jumlah nominal bantuan yang diterimanya dari program BSPS.
Dugaan pengkondisian ini muncul, menyusul ramainya informasi bahwa tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan peninjauan secara langsung ke Pulau Kangean terkait hasil pembangunan dari BSPS yang disebut sarat penyelewengan itu.
Ketua Gardasatu Kangayan, Pongli mengatakan saat ini para penerima BSPS di Kangean tak lagi terbuka berkaitan dengan bantuan BSPS yang diterimanya. Sikap itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
“Sekarang tim kita turun ke lapangan itu kayak susah penerima bantuan itu untuk membuka blak-blakan ke kita,” kata Pongli dihubungi rilpolitik.com pada Jumat (25/4/2025).
Atas dasar itu, Pongli menduga bahwa telah terjadi intimidasi terhadap para penerima BSPS agar tutup mulut.
“Saya menduga di sini itu ada intimidasi. Ini sudah ada intimidasi dari pihak2 kades ke masyarakat yang dapat bantuan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Gardasatu Jawa Timur, Badrul Aini mengakui bahwa sudah mulai ada pengkondisian di bawah menyusul kabar kunjungan dari Kementerian PKP.
“Itu (para penerima BSPS) sudah disuruh mengakui terima full 17.500.000/titik rumah,” tutur Badrul.
Sebagai informasi, dana bantuan BSPS ini sebesar Rp20 juta, tetapi sebanyak Rp2,5 juta dialokasikan untuk ongkos tukang. Sehingga total yang harus diterima per penerima sebesar Rp17,5 juta.
Badrul berharap tim Kementerian PKP yang berencana melakukan kunjungan ke kepulauan tidak masuk angin dan tetap profesional.
“Kita berharap tim kementrian yang turun ke lapangan, tidak masuk angin, objektif, dan profesional, jangan mau disuap, disogok atau dibayar,” harap dia.
Badrul menegaskan, Gardasatu akan terus mengawal kasus BSPS di Sumenep hingga tuntas. Dia mengatakan sudah mengantongi banyak bukti terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan secara berjamaah ini.
“Garda satu akan mengawal kasus (BSPS) sampai ke penindakan hukum. Silahkan banyak pihak main-main, tapi kami sudah punya bukti, rekaman, pernyataan dan lain-lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Badrul juga mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang membuat keterangan palsu berkenaan dengan BSPS. Ia berjanji akan menyeretnya ke penjara jika berani berbohong.
“Terkait pihak-pihak di bawah, jangan sampai berbohong membuat keterangan palsu, karena kalian akan dilaknat di dunia dan akhirat, dan akan kami kejar agar juga dipenjara,” ucapnya.
Menurut Badrul, sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwa pelaksanaan program BSPS bersamalah dan dikorup. “Fakta di lapangan 100% tahu bahwa BSPS ini bermasalah dan dikorup,” pungkasnya.
Diketahui, tim Kementerian PKP dikabarkan akan melakukan kunjungan monitoring hasil BSPS di kepulauan. Berdasarkan kabar yang beredar, kunjungan ini akan dilakukan pada Sabtu (26/4/2025). Meski begitu, kabar tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya.
Media ini sudah menghubungi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) terkait kabar kunjungan ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
(Ah/rilpolitik)
