Respons Praktisi Hukum Soal TNI Akan Kawal Jaksa Usut BSPS Sumenep

SUMENEP, Rilpolitik.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) akan menggandeng TNI dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Prajurit TNI itu nantinya akan mengawal para jaksa saat bertugas di lapangan.

Prakitisi hukum, Sulaisi Abdurrazaq mendukung langkah tersebut. Hanya saja, kata dia, TNI sebaiknya tidak hanya sebagai pengawal, melainkan juga berfungsi sebagai ‘watchdog’ atas berbagai potensi perintangan dalam proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan BSPS di lapangan.

“Soal mendukung (TNI kawal jaksa), ya mendukung, sepanjang tidak hanya menjadi pengawal, tapi juga harus menjadi ‘watchdog’,” kata Sulaisi saat dihubungi pada Kamis (5/6/2025).

Jika tidak, lanjut Sulaisi, pengawalan oleh TNI hanya akan menjadi beban anggaran saja. “Kalau tidak, itu justru mempergemuk postur anggaran,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Jawa Timur (APSI Jatim) itu menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) selama ini memang tidak pernah takut dalam mengusut suatu perkara tindak pidana. Sebab itu, kata dia, TNI juga harus berfungsi sebagai ‘mata’ pemerintah.

“Kalau hanya ‘pengawal’ APH, selama ini Kajagung tidak pernah takut dan terkendala urus perkara,” ujarnya.

Karena itu, Sulaisi masih belum bisa menilai keputusan Kejati Jatim menggandeng TNI sebagai langkah yang tepat.

“Tepat itu kalau mereka tidak hanya mengawal jaksa, tapi mengontrol agar penjahat tidak berusaha menghalangi penyelidikan dan penyidikan,” jelasnya.

“TNI harus bisa menjadi “mata” pemerintah. Bukan sekadar “pengawal” APH,” pungkas dia.

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap penerima BSPS di lokasi. Hal itu dilakukan demi menghindari adanya upaya pengondisian saksi oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk memperlancar proses tersebut, Kejati Jatim akan meminta pengawalan TNI di lapangan. Pertimbangannya adalah keselamatan para jaksa di lapangan.

(Ah/rilpolitik)