Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat.
Tak perlu menunggu lama, setelah Tim Kabinet Merah Putih dibentuk di penghujung Oktober 2024, mereka langsung berbaris rapi di Markas Akademi Militer Magelang. Sudah pasti berbaju loreng lengkap dengan baret. Genderang ditabuh, suara dipacu agar padu. Bergerak bersama menuju garis akhir dengan tonggak tegak bernama Asta Cita, penuh angka meraih Indonesia maju. Sebuah tekad yang tidak perlu ditawar, karena banyak mulut menganga di ujung sana.
Kita punya adagium yang indah, yaitu “setiap zaman ada tokohnya dan setiap tokoh ada zamannya”. Cocok disandang Prabowo Subianto (PS) sebagai Presiden yang berpengalaman perang, sekaligus memiliki pustaka hidup dari sang ayah tercinta, Profesor Sumitro Djojohadikusumo—Sang Begawan Ekonomi Indonesia. Nasib telah dipilih: pantang bagi Prabowo untuk menyerah. “Lebih baik mati berkalang tanah daripada NKRI terpecah.” Demikian motto yang pantas disandangnya.
Cetak biru tim kerja PS dapat ditelusuri jejaknya pada pemikiran Sang Begawan Ekonomi tentang pembangunan yang berimbang antara industri dan pertanian, menolak ketergantungan pada modal asing, serta memprioritaskan modal domestik dan industri berbasis sumber daya lokal. Dengan ujung cerita terbangunnya sistem ekonomi nasional yang melindungi produsen kecil melalui pendidikan, serta kemandirian pangan dan energi berbasis koperasi—bukan ekonomi ekstraktif yang merusak alam.
Tantangan Menghadang
Bentang indah Nusantara mengandung sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaannya adalah: untuk siapa kekayaan alam itu? Ketika 66 persen kekayaan negara terkonsentrasi pada 10 persen orang terkaya, sementara empat orang terkaya memiliki kekayaan setara 100 juta orang termiskin. Ekonomi dikuasai pemodal besar dan demokrasi digenggam oligarki. Tak heran jika kebocoran kekayaan alam mengalir deras ke luar negeri tanpa kendali. Sebuah paradoks tengah melanda Nusantara.
Mengapa negeri ini seolah berjalan di tempat, padahal sumber daya alamnya melimpah? Ternyata salah satu biang keladinya adalah korupsi. Tengok saja Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang menempati peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100—di mana 0 menunjukkan sangat korup dan 100 menunjukkan sangat bersih. IPK Indonesia termasuk yang terburuk di Asia Tenggara. Indeks ini dikonfirmasi oleh fakta merebaknya korupsi di setiap meja jejaring birokrasi, diperparah oleh warisan buruk tata kelola dalam sepuluh tahun terakhir.
Idealnya, kemajuan ekonomi didukung oleh demokrasi yang matang. Faktanya, demokrasi kita hanya ramai di layar media sosial, sementara sejumlah lembaga survei menampilkan angka-angka maya. DPR sebagai hasil Pemilu belum menunjukkan fungsi penyeimbang kekuasaan. Alih-alih berfungsi, justru bergaduh ria, dan Senayan menjadi lokasi berswafoto yang menawan. Dalam situasi begini, pantas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hanya berada pada skor 6,44 dari skala 0–10. Ini mencerminkan demokrasi cacat (flawed democracy). Demokrasi Indonesia masih prosedural.
Mari Kembali Berlayar
Tidak adil kiranya jika dinyatakan Tim Prabowo tidak menunjukkan hasil. Tengok saja layar smartphone Anda; di sana terpampang capaian kuantitatif program strategis yang dirancang: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi masyarakat paling miskin yang telah berjalan. Capaian yang disertai persentase ini patut diapresiasi, meski tentu saja dampak dan kesinambungannya masih harus dibuktikan.
Gebrakan Menteri Keuangan, Purbaya, telah membangkitkan optimisme ketika sebagian besar rakyat kehilangan harapan. Upaya menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi, dan mulai menunjukkan tanda-tanda. Langkah lain yang patut dicatat adalah upaya Menteri Pertanian yang mampu menjaga kepercayaan publik terhadap sektor pangan. Namun, langkah keduanya belum menyentuh sektor UMKM—ladang perikehidupan sebagian besar usaha rakyat kita.
Perjalanan masih panjang. Saatnya PS menata ulang Tim Merah Putih-nya. Kehadiran Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk membebaskan sumber daya alam yang disandera oligarki menjadi secercah harapan. Duet Menteri Keuangan dengan Kejaksaan Agung, yang didukung TNI dalam mengendus praktik korupsi, merupakan langkah yang sangat ditunggu, terlebih setelah Rp13 triliun berhasil diselamatkan. Waktunya telah tiba bagi PS menjadi dirinya sendiri yang sejati: bertindak tegas dan keras untuk mewujudkan gagasan besar yang tertuang dalam Paradoks Indonesia.
Wallahu A‘lam bi al-Shawab.
