Praktisi Hukum Sayangkan Pernyataan Bupati Sumenep Soal Kasus BSPS

SUMENEP, Rilpolitik.com – Komentar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terkait kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan menyebut “bukan urusan kita” terus menuai kritik publik.

Kritik salah satunya datang dari Praktisi hukum Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq. Ia menilai pernyataan Fauzi sebagai bupati tidak bijaksana.

Sulaisi sangat menyayangkan pernyataan “bukan urusan kita” itu datang dari seorang pejabat nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep. Menurutnya, bupati seharusnya berempati atas kasus yang merenggut hak-hak masyarakat miskin itu.

“Jadi itu kami sangat menyayangkan karena pernyataan itu adalah pernyataan pejabat ya, orang nomor satu di Kabupaten Sumenep yang seharusnya berempati terhadap hak-hak rakyat kecil, yang seharusnya mereka menerima seutuhnya bantuan negara terhadap mereka, ternyata mereka tidak menerima karena dipotong oleh oknum,” kata Sulaisi dalam pernyataan video yang diunggah di akun Tiktok-nya pada Sabtu (10/5/2025).

Oleh karenanya, kata Sulaisi, bupati seharusnya berterima kasih dan mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengusut tuntas dugaan korupsi BSPS.

“Kalau saya jadi bupati yang saya jawab itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sumenep dalam penanganan perkara ini. Dan pemerintah daerah, saya selaku bupati beserta pemerintah daerah mendukung langkah dari Kejaksaan Negeri Sumenep dalam menangani perkara itu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, bupati seharusnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jurnalis, masyarakat, dan aktivis yang telah memberi atensi terhadap kasus BSPS. “Sehingga perkara itu bisa komprehensif penanganannya dan Sumenep bisa menatap masa depan yang lebih baik setelah penegakan tindak pidana korupsi itu berjalan dengan semestinya. Itu seharusnya,” katanya.

Selain itu, lanjut Ketua APSI Jawa Timur itu, bupati juga seharusnya menyampaikan keprihatinannya atas perampokan terhadap hak-hak rakyat kecil.

“Sehingga sebagai kepala daerah seharusnya menyampaikan bahwa saya siap membantu aparat penegak hukum, saya siap membantu Inspektur Jenderal yang secara langsung turun ke Sumenep khusus untuk menangani perkara berkaitan dengan BSPS, misalnya, itu jauh lebih wise, lebih bijaksana,” pungkasnya.

Diketahui, komentar “bukan urusan kita” itu disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi saat melakukan wawancara doorstop dengan sejumlah awak media. Fauzi dimintai pendapatnya terkait program BSPS di Sumenep yang kini bermasalah secara hukum.

“Urusan pusat (BSPS), bukan urusan kita. Mekanismenya saja dilihat, ya,” kata Fauzi seperti diberitakan Kompas pada Senin (5/5/2025).

(Ah/rilpolitik)