JAKARTA, Rilpolitik.com – Nama ponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono masuk dalam daftar calon Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung.
Hal itu diungkap Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sesuai dengan Surat Presiden (Serpres) yang masuk ke DPR.
Menurut Misbakhun, ada tiga nama calon yang diusulkan Presiden Prabowo dalam Serpres tersebut. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Diki Kartikonyono, dan Solihin M Juhro.
Misbakhun menyampaikan akan menindaklanjuti Surpres tersebut dengan menjadwalkan agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon Deputi Gubernur BI.
“Surpresnya sudah tadi dibicarakan di BAMUS dan ditugaskan kepada Komisi XI. Besok (hari ini) Komisi XI akan melakukan rapat internal mengatur jadwal fit and proper test,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Senin (19/1/2026).
Terkait peluang Thomas Djiwandono, Misbakhun memujinya sebagai sosok yang mumpuni, baik dari sisi kapasitas maupun kompetensi. Ia menegaskan tak ada yang perlu dipertanyakan dari kapasitas Djiwandono.
“Secara pendidikan, beliau punya kompetensi. Beliau punya pengalaman di birokrasi, karena dalam 2 tahun terakhir ya, sudah menjadi Wamenkeu. Ia sangat mengetahui persoalan-persoalan ekonomi dan menurut saya, tidak ada yang perlu dipertanyakan soal kemampuan, kapasitas. Orangnya humble,” katanya.
“Dan pendidikannya juga memadai. Saya pikir, no any question kalau dari sisi personal yang selama ini saya kenal,” tambahnya.
Didukung Menteri Keuangan
Pengusulan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai hal itu sebagai keputusan yang tepat jika Thomas yang kini menjabat Wamenkeu menjadi Deputi Gubernur BI.
“Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya, Senin (19/1/2026).
Purbaya juga menjamin BI akan tetap menjadi lembaga yang independen. Sebab, ia meyakini sosok yang akan mengisi posisi tersebut profesional.
“Kalau independensi nggak ada hubungannya. Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen,” ujar Purbaya.
(War/rilpolitik)
