JAKARTA, Rilpolitik.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Perludem menilai hal itu mengancam kedaulatan rakyat.
“Kedaulatan rakyat akan tergerus (jika gubernur dipilih pemerintah pusat). Ruang pemilih menentukan sendiri menjadi kepala daerahnya jadi hilang,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, usulan kepala daerah dipilih bukan oleh rakyat sudah tak relevan lagi. Ia
Justru, menurut Fadli, elite politik seharusnya memikirkan penghematan biaya politik. Dia mengatakan, usulan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat sebagai kemunduran.
“Sebaiknya elite politik memikirkan bagaimana penghematan biaya politik, dan penegakan hukum yang jauh lebih konsisten. Karena kalau mau mengganti lagi sistem, ini akan mundur lagi,” katanya.
Pembina Perludem sekaligus Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, juga menyampaikan hal sama. Ia menyebut selama ini pilkada gubernur terbukti ampuh sebagai saluran politik yang menjadi sumber rekrutmen politik nasional.
“Kita perlu ingat bahwa dua dari tiga calon presiden pada Pilpres 2024 lalu adalah gubernur provinsi. Artinya gubernur bisa menjadi uji coba kepemimpinan politik sebelum melangkah ke posisi yang lebih tinggi di tingkat nasional,” kata Titi.
Titi menjelaskan putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 menyebut syarat yang paling dekat untuk pengecualian syarat usia untuk menjadi presiden adalah pernah menjadi gubernur. Artinya, gubernur adalah posisi magang politik yang efektif untuk menguji kemampaun kepemimpinan politik seseorang.
“Hal yang tidak akan diperoleh dengan baik jika gubernur diisi melalui pengangkatan dan bukannya pemilihan,” sebutnya.
Bagi Titi, pemilihan langsung alias kepala daerah dipilih oleh rakyat bisa memperkuat konsolisasi politik daerah dan juga pelembagaan partai di tingkat provinsi. Kaderisasi dan rekrutmen partai di daerah dinilai akan semakin selektif.
“Lagipula kita sudah punya pembelajaran ketika tahun 2014 ada upaya mengganti pilkada langsung dengan pemilihan di DPRD, hal itu menimbulkan gelombang protes massa dan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Harusnya kita hindari hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas politik seperti itu,” ucap Titi.
