DaerahSerba-serbi

Pelayanan Kesehatan di Sumenep Dikeluhkan: Seorang Ibu Mau Lahiran, Tapi Rujukan Dipersulit

×

Pelayanan Kesehatan di Sumenep Dikeluhkan: Seorang Ibu Mau Lahiran, Tapi Rujukan Dipersulit

Sebarkan artikel ini
Foto hanyalah ilustrasi buatan AI.
Foto hanyalah ilustrasi buatan AI.

SUMENEP, Rilpolitik.com – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep dinilai dalam kondisi darurat. Hal itu disampaikan praktisi hukum, Sulaisi Abdurrazaq lewat pernyataan video yang diunggah di akun Tiktok pribadinya, Sabtu (4/4/2026).

Sulaisi mengungkap adanya kasus seorang ibu yang hendak melahirkan dengan kondisi ketuban sudah pecah, namun tak kunjung dirujuk ke rumah sakit karena alasan administrasi. Kasus ini disebut terjadi di Puskesmas Pragaan.

Sulaisi mengatakan dirinya sengaja menyuarakan kasus ini supaya tidak terulang kembali di masa depan. Terlebih, kasus ini terjadi di daratan yang seharusnya lebih mudah ditangani ketimbang di kepulauan.

“Saya terpaksa speak up berkaitan dengan darurat kesehatan di Kabupaten Sumenep. Ini bukan di kepulauan, kasusnya di daratan. Saudara bayangkan, kalau saudara diam saja sebagai warga Sumenep, mungkin suatu saat nanti keluarga kalian yang akan menjadi korbannya,” kata Sulaisi, dikutip rilpolitik.com, Sabtu.

“Ada kasus ibu-ibu mau melahirkan sudah pecah ketuban mau dirujuk persoalannya rumit sekali, hanya persoalan administrasi. Kemudian, sudah disampaikan kepada pihak keluarganya bahwa ketuban pecah dan kering. Artinya ketubannya minus, tetapi tidak segera dirujuk. Begitu ditanya, ya hanya persoalan administrasi,” tutur dia.

Anehnya, kata Sulaisi, pihak Puskesmas justru menyarankan agar pasien dirujuk ke Rumah Sakit Larasati Pamekasan. Alasannya, birokrasi di RS Sumenep ribet.

“Mereka bilang birokrasi di rumah sakit di Sumenep itu susah gitu. Lemot gitu bahasa mereka kan. Sehingga mereka sarankan ‘sudahlah kalau mau cepat ke rumah Sakit Larasati’. Kok bisa?” ungkap Sulaisi.

Namun, keluarga pasien menolak untuk dirujuk ke luar daerah. Pihak keluarga menginginkan agar pasien dirujuk ke RSI Kalianget.

“Akhirnya, karena dari pihak keluarga ini menyampaikan ke saya, saya telefon salah satu dokter di Sumenep dan dokternya menyampaikan selama ini RSI Kalianget nggak pernah ada keluhan tuh soal rujukan, soal administrasi, dan segala macam,” ujarnya.

Setelah dijelaskan bahwa pihak RSI Kalianget menyatakan tidak ada masalah dengan administrasi, pihak Puskesmas akhirnya mengeluarkan rujukan.

“Meskipun menurut mereka (pihak Puskesmas Pragaan) itu harus dirujuk ke Rumah Sakit Larasati Pamekasan, akhirnya mereka begitu kami sampaikan bahwa kami sudah kontak dokternya di Sumenep dan tidak ada masalah persoalan administrasi, ternyata akhirnya dirujuklah ke RSI Kalianget seperti yang diinginkan oleh keluarga pasien,” ucapnya.

Fasilitas Buruk

Namun, lanjut Sulaisi, dramanya tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan bahwa ambulans yang ditumpangi pasien menuju RSI Kalianget mengalami kerusakan fatal, yakni tangki bensin jatuh di tengah jalan. Kejadian ini membuat pasien kembali tertahan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Sumenep itu bobrok, baik secara sistem maupun fasilitas.

“Fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumenep ini memang benar-benar kacau. Begitu sampai di Kapedi, tangki bensinnya (mobil ambulans) itu copot, jatuh gitu. Apa yang terjadi? Harus tertahan di sana,” ungkapnya.

“Coba bayangkan bos, itu fasilitas kesehatan, kendaraan untuk kegawatdaruratan, menyangkut nyawa ibu yang sedang mau melahirkan, dalam posisi air ketuban sudah pecah, sudah air ketubannya minus, ditambah lagi mobil pakai tangki bensinnya copot segala. Aduh ampun memang Sumenep ini. Ini bukan kepulauan, bos, ya,” imbuhnya.

Bukan Cuma Sekali

Terkait saran Puskesmas Pragaan agar pasien dirujuk ke RS Larasati Pamekasan, Sulaisi merasa janggal. Sebab, hal itu disebut tidak hanya dialami oleh satu pasien saja.

“Ini bukan hanya kasus satu orang Puskesmas Pragaan mengarahkan ke Larasati. Padahal RSI Garam Sumenep itu fasilitas dan pelayanan bagus,” tuturnya.

Minta Atensi

Sekjen DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) itu lalu meminta semua pihak, terutama pemerintah, untuk memberikan atensi atas buruknya pelayanan kesehatan di Kota Keris.

“Saya hanya bisa bersuara, tetapi kalau pemerintah daerah, anggota DPR, aktivis, LSM, wartawan tidak memberi atensi terhadap masalah-masalah seperti ini, masalah kesehatan yang bersentuhan langsung dengan persoalan nyawa pasien, suatu saat keluarga kalian yang akan mengalami itu,” ucapnya.

Sulaisi juga menyentil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, yang merupakan warga asli Sumenep untuk turut memikirkan kondisi daerahnya.

“Tidak ada kebencian di sini. Ini demi Sumenep. Janganlah begini Sumenep ini. Ayolah Ketua Banggar DPR RI tuh orang kita. Kita nggak ada tendensi kebencian di situ. Tidak. Keberpihakan saja yang kami harapkan kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Dia juga memohon agar pemerintah daerah memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan nyawa rakyatnya. Ia tidak ingin kasus yang dialami seorang ibu yang hendak melahirkan di Puskesmas Pragaan kembali terulang.

“Pemerintah daerah, ya tolong lah dimaksimalkan, diupayakan supaya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat kecil, apalagi berkaitan dengan nyawa dan kesehatan rakyat itu diprioritaskan, bos. Masa akan terus begini,” kata dia.

Lebih lanjut, Sulaisi menegaskan bahwa aspirasinya ini disampaikan demi masyarakat Sumenep agar tidak menjadi korban dari layanan kesehatan.

“Kalau saya bersuara seolah-olah saya tendensius, nggak ada tendensi apa-apa di sini. Ini demi kita semua, demi warga, masyarakat di Sumenep supaya tidak ada korban. Apalagi di kepulauan, daratan aja kayak begini. Bagaimana sih dikelolanya pemerintah ini. Bingung saya. Jangan sampai ada korban,” tegas dia.

“Sekali lagi, saya berharap teman-teman NGO, aktivis yang fokus untuk mengamati dan mengawasi persoalan kesehaatan di Sumenep agar saudara memberi atensi. Mau itu wartawan, NGO, LBH, mau LSM manapun, kehadiran kalian dibutuhkan untuk perbaikan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *