Menteri PKP Komunikasi dengan Jaksa Agung, Minta Atensi Kasus BSPS Sumenep

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menegaskan keseriusannya dalam mengungkap kasus dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Sebagai informasi, kasus ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Kementerian PKP dalam investigasinya menemukan setidaknya ada 18 modus operandi penyimpangan BSPS di Sumenep. Temuan-temuan itu sudah diserahkan ke Kejari Sumenep.

Ara ingin siapapun yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut diproses secara hukum. Termasuk jika ada keterlibatan oknum kementeriannya.

Ara mengaku sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus BSPS Sumenep. Dalam komunikasinya, Ara meminta supaya Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan atensi atas kasus korupsi di ujung timur Pulau Madura itu.

“Tadi saya sudah bertelepon dengan bapak Jaksa Agung sebelum bertemu Pak Said untuk minta supaya ini menjadi atensi karena jumlahnya besar. Totalnya 109 miliar. Besar sekali untuk satu kabupaten. Ini paling besar se-Indonesia. Gak semua dapet. Ini kabupaten yang paling besar di Indonesia tapi temuannya begitu,” kata Ara dalam pertemuan dengan anggota DPR RI dari Dapil Madura Said Abdullah dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo di Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (15/5/2025). Pertemuan ini memang membahas soal dugaan korupsi BSPS Sumenep.

Ara mengatakan penegakan hukum perlu dilakukan terhadap siapapun yang terlibat dalam perampokan bantuan khusus orang miskin itu. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kami juga sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung meminta ini diatensi. Diatensi supaya penegakan hukum ditegakkan, kebenaran ditegakkan sesuai arahan presiden Prabowo. Siapapun, termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)