Memelihara Akal Sehat Model Pak JK, Suatu Pembelajaran bagi Kaum Terdidik

Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Penggiat/Konsultan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada tanggal 12 April 2026, hari Minggu malam, Pak JK (Mohammad Yusuf Kalla) dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia). Ia mewakili GAMKI dan sekitar 19 organisasi Kristen serta masyarakat lainnya, termasuk Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Masalah yang dilaporkan karena Pak JK menyampaikan ceramah di Masjid Kampus UGM pada tanggal 5 Maret 2026 yang membahas strategi diplomasi perdamaian konflik Poso dan Ambon. Pernyataan Pak JK yang menyinggung konflik Poso dan Ambon (awal 2000-an), termasuk penggunaan istilah “mati syahid”, dinilai menimbulkan polemik dan melukai perasaan umat Kristen.

Pak JK, melalui juru bicaranya—Husain Abdullah—menyatakan bahwa video viral tersebut adalah potongan tidak utuh, bukan ajaran teologi, melainkan fakta sejarah konflik yang dapat dikonfirmasi pada tokoh perundingan damai. Hersubeno Arif dalam podcast-nya menduga, dengan mengutip monolog Didi Lionrich, bahwa pengedar potongan video yang viral berasal dari CokroTV. Pada era digital saat ini, ditambah dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), pidato atau pernyataan untuk kepentingan yang baik (kemaslahatan) terkadang diplintir untuk kepentingan yang dangkal, berjangka pendek, dan absurd. Indonesia di era digital, yang dikenal plural, menjadi wilayah empuk bagi mereka untuk mencapai tujuannya.

Kembali ke konteks ceramah Pak JK di UGM, konflik Poso terjadi dari 1998 hingga 2001, dengan pemicu awal bentrokan pemuda yang kemudian berkembang menjadi perang terbuka. Sementara itu, konflik Ambon terjadi sekitar 1999–2001 dalam bentuk konflik fisik dan sosial. Penyebabnya bersifat struktural dan politik: di Ambon karena adanya privilege Kristen dan di Poso karena pergeseran ekonomi akibat transmigrasi Muslim. Pak JK berperan kunci dalam mediasi damai, termasuk merancang Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Atas izin Presiden Megawati, Pak JK juga menyelesaikan konflik Ambon dengan fokus pada rekonsiliasi antar-kelompok yang bertikai.

Tanggapan Terhadap Viralnya Penggalan Video

Pak JK menolak dan membantah tudingan penistaan agama yang disampaikan pelapor ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM, serta menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan sebuah fitnah. Pak JK menegaskan bahwa ceramahnya membahas konflik dan perdamaian di Poso dan Maluku, bukan menyerang atau menista ajaran agama tertentu. Sikap hukum dan respons Pak JK masih mempertimbangkan laporan balik terhadap pelapor melalui tim hukumnya dengan alasan bahwa pelaporan tersebut mengandung fitnah dan dapat terulang jika tidak ditindak. Pak JK menyerahkan penanganannya kepada polisi, seraya menekankan pentingnya saling menghormati di ruang publik.

Tanggapan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) atas potongan video viral berdurasi 15 detik pada intinya menekankan pentingnya klarifikasi, rekonsiliasi, dan menjaga kerukunan antarumat beragama. MUKI mengajak agar konteks ceramah Pak JK dipahami secara utuh, bukan dipotong, mengingat isu agama rawan dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. Mereka juga mengajak semua pihak menjaga stabilitas sosial dan toleransi. Organisasi lintas seperti MUKI lebih memilih klarifikasi, rekonsiliasi, dan menahan diri dari eskalasi konflik serta tidak memperkeruh suasana. MUKI mengajak untuk meredam ketegangan, bukan memperbesar tuduhan.

Tanggapan lain datang dari Pendeta Prof. Dr. John Chr. Ruhulessin, mantan Ketua Sinode Gereja Kristen Protestan Maluku dan mantan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Maluku. Beliau juga merupakan tokoh masyarakat dan agama di Maluku yang terlibat dalam proses perdamaian konflik di Maluku/Ambon. Prof. Ruhulessin berpandangan bahwa apa yang disampaikan Pak JK di UGM adalah sebuah rekaman historis-sosiologis dari seorang pelaku sejarah sekaligus arsitek perdamaian di Poso dan Maluku. Hal tersebut bukan tentang doktrin agama Kristen. Perspektif Pak JK, menurut Prof. Ruhulessin, merupakan peringatan (warning) betapa berbahayanya konflik yang mengatasnamakan agama. Beliau mengajak semua pihak untuk merawat kedamaian dan keutuhan bangsa.

Memelihara Akal Sehat di Era Digital

Kita hidup di era digital yang membawa transformasi besar dalam kehidupan bermasyarakat, di mana teknologi memfasilitasi konektivitas antar pelaku beragam kegiatan. Namun, pada saat yang sama, kondisi ini juga menjadi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap lembaga negara serta mengancam kohesi sosial. Generasi muda, termasuk kaum terdidik, menjadi rentan terpapar isu yang dapat mendegradasi rasa nasionalisme, musyawarah, dan solidaritas. Pada titik ini, perlu ada upaya agar kita semua lebih tangguh di era digital dengan memelihara akal sehat.

Memelihara akal sehat bukan sekadar soal kecerdasan, tetapi juga tentang menjaga kejernihan berpikir, keseimbangan emosi, dan ketahanan terhadap bias serta manipulasi. Dalam konteks ini, Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, ilmuwan dan filsuf kontemporer Iran (Falsafatuna, 1995), berpendapat bahwa akal bukan hanya alat logika, tetapi juga sarana untuk memahami realitas secara benar dan adil. Memelihara akal sehat dapat dilakukan melalui verifikasi informasi: mengecek sumber (apakah media tersebut kredibel atau tidak), serta berpikir kausal dan rasional—apa buktinya dan apa hubungan logisnya. Akal sehat sering rusak karena bias konfirmasi—hanya percaya pada hal yang sesuai dengan keyakinan—dan bandwagon effect (ikut mayoritas tanpa berpikir).

Dalam konteks ini, ceramah Pak JK di UGM sebagai ruang persemaian kaum terdidik harus dibaca dalam kerangka edukasi dan pemeliharaan akal sehat. Pak JK sebagai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, serta perannya dalam mendamaikan konflik Ambon, Poso, dan Aceh, merupakan sebuah legacy yang tertanam dalam ingatan kolektif bangsa. Pak JK turun tangan ketika bangsa ini memerlukan penanganan serius di era kesulitan, di tengah pusaran geopolitik yang mengkhawatirkan, serta untuk merampungkan persoalan-persoalan kecil yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintah. Pak JK hadir kembali ketika negara “memanggil”.

Wallahu a‘lam bi shawab.