SUMENEP, Rilpolitik.com – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) menggelar audiensi dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Sumenep pada Kamis (11/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk meminta kejelasan mengenai status Kapal Puskesmas Keliling (Pusling) Kangayan yang sejak 2020 tidak lagi beroperasi dan diduga telah beralih kepemilikan ke Yayasan Sabet Tani Sapeken.
Kapal Pusling tersebut merupakan bantuan Kementerian Kesehatan RI yang sejak 2013 berfungsi melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Saobi, Sapapan, Bungin Nyarat, serta kawasan curam Cangkramaan dan Tembayangan. Ketua Umum FORMAKA, Rifqy Qalib Mustafa, menilai bahwa penghentian operasional kapal hingga peralihannya ke pihak yayasan menimbulkan banyak kejanggalan, terutama terkait legalitas aset negara.
“Ini satu-satunya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau itu. Kapal dinyatakan rusak, tetapi kemudian justru berpindah tangan. Apalagi berdasarkan aturan, statusnya masih Barang Milik Negara di bawah Kemenkes RI,” ujar Rifqy dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat (12/12/2025).
Rifqy menegaskan bahwa tata kelola Barang Milik Negara (BMN) sudah jelas diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 serta PP No. 27 Tahun 2014 juncto PP No. 28 Tahun 2020. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan aset tersebut tanpa prosedur resmi.
Dalam audiensi, FORMAKA meminta DKP2KB Sumenep untuk segera memastikan status kapal kepada Kemenkes RI dan Kementerian Keuangan, sekaligus mengembalikan kapal jika terbukti masih berstatus BMN. Rifqy juga menekankan bahwa jika terjadi pengalihan tanpa dasar hukum, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran yang harus diproses secara hukum.
Sementara itu, Kepala DKP2KB Sumenep, Ellya Fardasah, mengakui masih menunggu kejelasan status kapal dari pemerintah pusat. Ia membenarkan bahwa kapal tersebut sebelumnya merupakan aset Kemenkes RI dan menyatakan siap melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Jika ternyata sudah dihibahkan ke Pemkab Sumenep, maka pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Namun kami akan memastikan semuanya terlebih dahulu,” jelasnya.
Sebagai langkah penguatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan, Ellya juga membuka peluang pengadaan perahu siaga di setiap kecamatan. Ia mengapresiasi audiensi yang dilakukan FORMAKA dan menilai masukan tersebut penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.
“Kami berterima kasih atas kepedulian FORMAKA. Informasi seperti ini sangat berarti untuk perbaikan layanan. Kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab kami untuk dibenahi,” tutupnya.
