Rilpolitik.com, Jakarta – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa ada upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Luhut menyebut tudingan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kampungan.
“Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin enggak ada, kampungan itu menurut saya,” kata Luhut dalam Program Rosi di KompasTV kemarin.
Luhut mengatakan, Jokowi adalah sosok yang demokratis, sehingga tidak mungkin mencampuri urusan internal partai lain. Justru, kata Luhut, tuduhan AHY itu bisa jadi cerminan dirinya kalau berkuasa nanti.
“Kan enggak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang,” ujarnya.
Luhut merasa tidak ada untungnya juga menjegal Partai Demokrat maupun Anies Baswedan.
“Saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain mau dijegal? Untuk apa juga dijegal?” katanya.
Sebelumnya, AHY mengatakan pengajuan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat merupakan upaya untuk menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
AHY merasa gugatan tersebut tak hanya bertujuan untuk mengganggu soliditas Demokrat, tapi juga koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sebab, upaya PK dilakukan kubu Moeldoko pada 3 Maret 2023, satu hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies sebagai capres.
Ia mengatakan sudah memperkirakan langkah hukum Moeldoko bakal berlanjut pasca kasasinya ditolak oleh MA pada 29 September 2022.
